Ternate, medianasional.id – Proyek multiyears Tahun anggaran 2018 s/d 2021 dengan menelan anggaran kurang lebih mencangkup 248 miliyar dari APBD Kota Terante, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC-GPM) Kota Ternate menilai bahwa proyek tersebut tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat pada umumnya.
Proyek multiyears yang meliputi Reklamasi pantai Kelurahan Kalumata – Kayu merah, Reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa Dufa, Pembangunan gedung Sport Hall (GOR) serta pembangunan pasar modern gamalama.
“Proyek itu tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kota Ternate, apalagi masyarakat yang berada diluar dari Pulau Kota Ternate seperti pulau moti, Hiri, Dan batang dua,” Kata Ketua DPC GPM Kota Ternate, Juslan J Hi Latif kepada media ini, Rabu (6/5/2020).
Untuk itu, dikatakan lanjut, menjelang akhir kepemimpinan Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurrahman. Maka, seharusnya perlu merevitalisasi dan mengevaluasi kebijakannya untuk lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Ternate dan Masyarakat terluar yang masuk Wilayah Kota Ternate pada umumnya. sehingga kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau di luar ternate juga tidak terkesan di abaikan dan dianaktirikan.
Menurut Bung Jus sapaan akrabnya Juslan, proyek-proyek multiyears yang dilaksanakan oleh Pemkot Kota Ternate melalui kebijakannya dengan membangun reklamasi, pasar modern dan lain-lain dengan anggaran ratusan miliyar melalui APBD. Justru pemkot terkesan sengaja menciptakan kecemburuan sosial dan ketimpangan pembangunan dengan pulau-pulau yang ada diluar Kota Ternate.
Lebih lanjut dia bahwa, proyek multiyears juga tidak ada urgensinya sama sekali dengan kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat kecil (masyarakat marhaen) di Kota Ternate secara keseluruhan. Sehingga ada alangkah baiknya apabila anggaran ratusan miliyar itu yang di pakai dari APBD, prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti akses jalan dan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kota ternate di akhir kepemimpinan pak walikota Dr. H. Burhan Abdurrahman dan Abdullah Tahir ini.
Atas perihal ini, mengakhiri (Red-Juslan) meminta sekaligus memberikan desakan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan agar bersama-sama mengawa, dan mengawasi pembangunan proyek yang ada di Kota Ternate dengan menggunakan APBD yang di anggarkan untuk Proyek multiyears tersebut.
