MOROTAI | medianasional.id — Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara mendesak Kapolres Pulau Morotai segera memproses dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota kepolisian terhadap massa aksi Samurai Distrik Unipas saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai pada Senin (28/9/2026).
Desakan tersebut disampaikan Amar Sebagai Kordinator Presidium SAMURAI Maluku Utara Jumat (2/10/2026) menyusul adanya laporan yang telah diajukan salah satu peserta aksi ke Polres Pulau Morotai dengan Nomor Pengaduan: 201/IX/2026/POLRES MOROTAI/POLDA MALUT, tertanggal 28 September 2026.
Presidium SAMURAI menyatakan, agar dugaan tindakan penganiayaan tersebut ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta aparat kepolisian yang bertugas mengawal aksi untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional dalam menjalankan tugas pengamanan, terutama ketika terjadi situasi yang dinilai mulai tidak kondusif.
“Polisi itu tugasnya mengamankan massa aksi. Saat situasi mulai tidak kondusif, bukan malah terlibat dan memukul massa yang sedang berunjuk rasa,” ujar Koordinator Presidium SAMURAI Maluku Utara dalam keterangannya.
Menurut SAMURAI, berdasarkan kronologi yang mereka himpun, terdapat peserta aksi yang diduga mengalami kekerasan saat aksi berlangsung. Atas kejadian tersebut, korban disebut telah membuat laporan atau pengaduan ke Polres Pulau Morotai sesuai prosedur yang berlaku.
Secara organisatoris, SAMURAI Maluku Utara juga meminta Polda Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan aksi oleh jajaran Polres Pulau Morotai. Mereka menilai perlu ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan kekerasan yang terjadi selama aksi berlangsung.
SAMURAI menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Namun, mereka meminta setiap tindakan anggota kepolisian tetap dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan prinsip pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat maupun kepada peserta Aksi.