Morotai, Medianasional.id — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pulau Morotai mengambil langkah tegas terkait kasus pemecatan perangkat desa perempuan di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara.
Sekretaris PMD telah melakukan pemanggilan secara lisan kepada Kepala Desa (Kades) Tanjung Saleh guna mengklarifikasi keputusan tersebut.
Pemanggilan yang sedianya dijadwalkan pada Senin, 13 Juli 2026 kemarin, terpaksa ditunda karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Namun, proses mediasi dipastikan akan tetap berjalan dalam waktu dekat.
Sekretaris PMD Kabupaten Pulau Morotai menerangkan bahwa Kades Tanjung Saleh sebenarnya berniat menghadiri panggilan pada hari ini. Kendati demikian, karena adanya agenda penting lain yang tidak bisa ditinggalkan, pertemuan tersebut dijadwal ulang.
“Kades Tanjung Saleh sebenarnya bersedia hadir hari ini. Namun, mengingat masih ada kesibukan lain yang mendesak, kami menjadwalkan ulang pertemuan bersama pada besok, Rabu, 15 Juli 2026,” ujar Sekretaris PMD.
Pertemuan besok direncanakan menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk menduduki dan mengurai pokok persoalan secara bersama-sama guna mencari solusi terbaik.
Pihak PMD Morotai menyayangkan adanya tindakan pemecatan yang diduga dilakukan secara sepihak terhadap perangkat desa perempuan tersebut. Sekretaris PMD menegaskan bahwa pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa tidak boleh dilakukan secara semena-mena, melainkan harus tunduk pada regulasi yang berlaku.
Setiap pemecatan perangkat desa wajib mengacu pada prosedur administrasi yang sah dan memiliki landasan alasan yang kuat (sebagaimana diatur dalam UU Desa dan Peraturan Mendagri nomor 18, 2018)
Kasus ini kini tengah menjadi sorotan publik mengingat pentingnya perlindungan hak-hak pekerja perempuan serta kepatuhan para kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan sesuai jalur hukum.