(Foto Istimewah Fandy Lukman/MD)
MOROTAI | medianasional.id — Ketua Umum Badan Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO), Fandi Lukman, mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah.Kamis (08/10/2026)
Desakan itu disampaikan Fandi Kepada medianasional.id Rabu (07/10/2026), menyusul masih terjadinya kebakaran yang mengancam perkebunan dan lahan pertanian warga di sejumlah wilayah Morotai. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut sumber penghasilan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian dan perkebunan.
“Persoalan Karhutla ini harus menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama petani yang sumber pendapatannya berasal dari kebun dan sektor pertanian,” ujar Fandi.
Ia menilai alasan efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan Pemkab Morotai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama ketika persoalan yang dihadapi warga bersifat mendesak.
Menurut Fandi, masyarakat sudah sering mendengar alasan efisiensi ketika menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah masih dapat menggelar kegiatan besar seperti Festival MorFest yang Nantinya akan menghadirkan artis dari luar daerah.
“Kalau masalah yang dihadapi masyarakat sangat mendesak, pemerintah selalu menyampaikan alasan efisiensi. Masyarakat ini sudah kenyang dengan kata efisiensi yang terus disampaikan Pemda. Tetapi ketika ada iven yang digelar dan sampai mendatangkan artis-artis dari luar, ini juga menjadi sesuatu yang sangat aneh. Dapa duit dari mana sampai artis juga diundang?” kata Fandi.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai skala prioritas penggunaan Anggaran Pemerintah Morotai. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengapa kegiatan tertentu tetap dapat dilaksanakan, sementara penanganan persoalan yang menyangkut sumber penghidupan masyarakat di kaitkan efisiensi.
Fandi menegaskan, Karhutla yang mengancam perkebunan warga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Kebakaran dapat merusak tanaman tahunan seperti kelapa, pala dan cengkeh, maupun tanaman pertanian bulanan lainnya yang menjadi sumber pendapatan keluarga.
“Ketika kebun masyarakat terbakar, yang hilang bukan hanya tanaman. Di situ ada sumber pendapatan dan kebutuhan hidup keluarga,” tegasnya.
Ia meminta Pemkab Morotai tidak hanya melihat kondisi masyarakat di kawasan perkotaan Kecamatan Morotai Selatan, tetapi juga memperhatikan masyarakat di 88 desa yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Fandi juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat menjelang bulan Ramadan. Menurutnya, masyarakat yang kehilangan tanaman atau lahan akibat Karhutla akan semakin terbebani ketika memasuki bulan puasa karena sebagian pendapatan mereka berasal dari hasil kebun.
“Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat ke depan. Umat muslim akan menghadapi bulan Ramadan di 4 Bulan lagi kedepanya, Jangan sampai masyarakat yang kebunnya terbakar justru harus menghadapi bulan puasa dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit karena sumber penghasilan mereka hilang,” ujarnya.
Karena itu, HIPPMAMORO mendesak Pemkab Morotai segera mengambil langkah konkret, mulai dari pencegahan dan penanganan titik kebakaran, pendataan lahan serta tanaman warga yang terdampak, hingga menyiapkan langkah bantuan bagi masyarakat yang mengalami kerugian atas Dampak Karhutlah.
Fandi juga meminta pemerintah terbuka mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi, sehingga masyarakat dapat mengetahui program mana yang benar-benar dianggap mendesak dan menjadi prioritas pemerintah.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut sumber penghidupan mereka. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hadir untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, sementara persoalan mendasar di desa justru belum mendapatkan perhatian yang maksimal,” pungkas Fandi.