MOROTAI | medianasional.id — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Rifaldi Majid, mempertanyakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap perkebunan dan sumber penghidupan masyarakat.
Rifaldi menyoroti kondisi sejumlah perkebunan warga yang dilaporkan terdampak kebakaran. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Rifaldi di tengah berlangsungnya persiapan dan pelaksanaan Morotai Festival (Morofest) 2026. Ia menilai kegiatan festival tetap dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah, namun pelaksanaannya perlu berjalan seiring dengan penanganan persoalan masyarakat yang bersifat mendesak.
“Pemerintah harus melihat kondisi rakyat. Ketika perkebunan warga terbakar dan masyarakat mengalami kerugian, tentu yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana pemerintah hadir membantu masyarakat,” ujar Rifaldi.
Menurutnya, karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan.
Rifaldi mempertanyakan apakah Morofest 2026 merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Morotai saat ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebakaran merasa persoalannya belum mendapat perhatian yang maksimal, sementara kegiatan pemerintah tetap berjalan,” Tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Pulau Morotai mengevaluasi skala prioritas kebijakan dan anggaran, terutama dalam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Morotai.
BEM Unipas Morotai, lanjut Rifaldi, mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak, serta memastikan adanya langkah konkret bagi masyarakat yang mengalami kerugian.
Rifaldi menegaskan, perhatian terhadap kegiatan daerah dan pengembangan sektor pariwisata tetap penting. Namun, menurutnya, agenda tersebut perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan mendasar masyarakat, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga.