GMKI Minta DPRD Evaluasi Kinerja Pemda Halbar

182 views

 

Aksi Berlangsung

Jailolo, medianasional.id – Gerakan Mahasiswa Kresten Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Halbar, Senin (10/8/20).

Ketua GMKI Halbar Foxset nyong dalam orasinya menyampaikan, Pemda Halbar maupun DPRD Halbar bahwa perlu ada transpansi APBD kepada publik, karena di era ini tidak seharusnya titutup-tutupi oleh Pemda maupun DPRD. Sebagaimana yang disebut oleh Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2020 pada butir 53 huruf c.

GMKI juga meminta DPRD mengevaluasi kinerja pemerintaha kabupaten halmahera barat karena hingga saat ini program2 pemda halbar belum selesi di kerjakan. Tak hanya itu, GMKI juga mendesak kejaksaan Tinggi Kabupaten Halmahera Barat,Segera Lidik Tiga Item Pekerjaan pembangunan Jalan Yang diduga Masalah.

“Kami yang tergabung dalam pengurus GMKI Halbar mendesak kejaksaan untuk segera memeriksa atas proyek-proyek yang diduga kuat bermasalah,”Ungkap Ketua GMKI Halbar Foxset.

Lanjut Foxset mengatakan, Proyek-proyek yang diduga bermasalah, yakni jalan going-kedi, matui-tataleka, dan tacim tabobol. Dia, berharap kepada kejaksaan segera memanggil atas dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam sejumlah proyek-proyek yang bermasalah mulai dari tahun 2016 hingga sekarang.

Dia menjelaskan tiga Item proyek yang bermasalah, pembangunan sertu jalan Matui – Tataleka Kecamatan Jailolo yang kontraknya pada 02 Agustus 2017, nilai kontrak Rp. 11.203.500.000, jangka waktu kontrak selama 150 hari kalender terhitung dari tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 29 Desember 2017 fakta di lapangan membuktikan jalan Matui – Tataleka tidak selesai.

Kemudian lagi, proyek jalan tanah ke aspal, II segmen ruas Tacim-SP Tabobol 6,5 KM kecamatan Sahu yang tak kunjung selesai dikerjakan, dengan pagu anggaran 39 miliar sumber anggaran dari pinjaman Pemda halbar tahun 2018 dan harus selesai 30 April 2029, dan juga progres pembangunan jalan Goin – Kedi kecamatan Loloda dan Kecamatan Tabaru Kabupaten Halbar sejauh 21 KM dari jalan tanah ke aspal (hotmix) pagu anggaran 51 miliar dan nilai kontrak sebesar 49.454.600.000 bersumber dari DAU/Pinjaman Pemda Halbar tahun 2018, waktu pekerjaan 210 hari kalender, kontrak 02 Oktober 2018 dan berakhir proyek pembangunan 100 persen 30 April 2019, sudah hampir 3 tahun pekerjaan belum mencapai 70 persen.

“Kami minta agar Pemda segera selesaikan atau pertanggungjawab beberapa tuntutan kami terkait infrastruktur jalan yakni, jalan Goin Kedi, Jalan Matui Tataleka, jalan Tacim-SP Tabobol,”kata Foxset.

Sementara Kepala PUPR Kabupaten Halmahera Barat Yusuf ketika di konfirmasi, menjelaskan terkait Tiga Item Proyek ini, salah satunya sudah putus kontrak, yaitu matui tataleka. “Sementara dua item proyek going kedi dan tacim tabobol telah selesai dikerjakan tetapi belum ada pembayaran,”katanya.

Yusuf juga mengakui bahwa jalan matui tataleka itu temuan, tetapi proyek tersebut sudah putus kontrak. (Ann)

DomaiNesia

GMKI Minta DPRD Evaluasi Kinerja Pemda Halbar Halmahera Barat Maluku utara

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.