DPRD DAPIL 3 Morotai Desak Pemda Segera Bangun Kembali Kantor Desa Rahmat yang Retak Akibat Gempa

Maluku Utara1409 Dilihat

Morotai, Medianasional.id  — Anggota DPRD Dapil tiga Kabupaten Pulau Morotai, Suhari Lohor, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai untuk segera merealisasikan pembangunan Kantor Desa Rahmat. Pasalnya, kondisi bangunan saat ini dinilai tidak layak dan membahayakan keselamatan akibat struktur tanah yang tidak stabil serta kerusakan pascagempa bumi.

Pelayanan Publik Dialihkan ke Rumah Kades

Suhari Lohor menjelaskan bahwa lokasi Kantor Desa Rahmat saat ini berdiri di atas lahan bekas penimbunan area berlumpur atau tambak. Kondisi tanah yang belum solid tersebut menyebabkan bangunan rentan bergeser dan diperparah oleh guncangan gempa bumi hingga membuat dinding kantor retak berat.

Guna menghindari risiko roboh dan menjamin keselamatan perangkat desa serta warga, pelayanan publik untuk sementara waktu dialihkan.

“Bukan tidak terurus, tetapi kondisi bangunannya memang sudah tidak layak dan berisiko bagi keselamatan. Karena itu, pelayanan desa untuk sementara dipindahkan ke rumah Kepala Desa,” ujar Suhari Lohor, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Timur-Utara, Senin (10/8/2026).

Lahan Baru Siap Lewat Tukar Guling

Pemda Morotai sebelumnya telah merespons rencana pembangunan kembali fasilitas tersebut dengan syarat lokasi kantor digeser ke tempat yang lebih aman. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Desa Rahmat dikabarkan telah menyiapkan lahan alternatif melalui mekanisme tukar guling (ruilslag) tanah pribadi.

Meski lahan pengganti sudah siap, hingga kini belum ada langkah konkret atau pengerjaan fisik di lapangan dari pihak dinas terkait.

Dorong Alokasi Anggaran di APBD Perubahan 2026

Mengingat pentingnya fungsi kantor desa sebagai pusat administrasi masyarakat, DPRD Morotai mendorong Pemda untuk memberikan prioritas anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

“Kantor desa adalah tempat pelayanan publik, jadi harus ada. Jika memungkinkan, pada APBD Perubahan 2026 ini sudah harus digeser anggarannya dan segera dibangun. Jika tidak diperhatikan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pelayanan masyarakat,” tegas Suhari Lohor .

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses