Anggaran OPS Pendamping PKH Kemensos RI di Halbar, Diduga di Hilangkan Bupati

784 views

Foto ilustrasi

Jailolo, medianasional.id – Bupati Halmahera Barat, Danny Missy diduga menghilangkan Anggaran Program operasional (OPS) Pendamping PKH Kemensos RI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1 miliar lebih, di Halmahera Barat, pasalnya anggran tersebut sengaja di tahan dari Januari sampai Desember 2019.

Dari perihal ini, dibenarkan oleh para pendamping PKH dan TKSK, yang belum menerima anggaran operasional. Padahal, anggaran tersebut sebagai penunjang program Pilar Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tagana.

Berdasarkan surat dari mentri sosial republik indonesia dengan nomor 202/MS/C/2018 bersifat segera dengan perihal dana daerah penyertaan PKH minimal 5 persen dari pendapatan daerah Rp 1,2 Miliar untuk pelaksanaan Program operasional (OPS) Pendamping PKH Kemensos RI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Namun nyatanya di Halmahera Barat tidak terealisasi anggaran tersebut, setelah perjanjian antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Dari anggaran tersebut, saat pertemuan pihak pendamping dengan Bupati Danny Missy, pada tanggal 20 September 2019 tepatnya di kediaman Bupati, Desa Acango Kecamatan Jailolo. Bupati telah berjanji segera mencairkan operasional untuk menunjang kerja-kerja pendamping. Namun, sayangnya janji tersebut tidak ditepati sampai saat ini.

“Anggaran operasional tak kunjung dicairkan, pak Bupati Danny sudah berjanji untuk cairkan operasional. Tetapi sayangnya, tidak direalisasi,” ungkap sejumlah pendamping PKH dan TKSK kepada sejumlah awak media yang enggan disebutkan namanya, Kamis (26/12/2019).

Menurutnya, pihaknya suda mencoba berkoordinasi dengan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Halbar Muhammad Marasabessy, namun yang dikatakan adalah untuk pelaksanaa program tersebut tidak ada anggaran. “kata pendamping mengutip ucapan Kepala BPKD.

Atas keganjelan yang mereka alami ini, pihaknya juga berharap, agar anggaran operasional segera dicairkan, mengingat perihal dilapangan sangatlah berpengaruh pada penerima bantuan PKH maupun TKSK. Selain itu, operasional tahun 2018 kemarin masih tetap 5 persen tetapi hanya direalisasi Rp 100 juta lebih.

“Tahun kemarin dicairkan hanya sebagian. Sedangkan tahun ini belum sama sekali, kami berharap agar anggaran segera dicairkan, karena ini sangat berpengaruh pada penerima bantuan PKH maupun TKSK,” pintanya.

Selain itu, Kepala BPKD Halbar, Mohammad Marasabessy, juga meminta kepada Pendamping PKH Kemensos RI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar beraabar, karena pihaknya akan mengupayakan mencairkan anggaran tersebut dalam waktu dekat.

Halmahera Barat

Posting Terkait

Tinggalkan pesan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.