UPTD Wilayah V DBMPR Jabar Bantah Penyimpangan Proyek Jalan Pamoyanan–Suryalaya-Warudoyong

Bandung68 Dilihat
Bandung, medianasional.id – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat membantah tudingan adanya ketidaksesuaian teknis pada proyek pelebaran ruas Jalan Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong. Klarifikasi resmi ini disampaikan sebagai respons atas sorotan publik terhadap kinerja kontraktor pelaksana, PT Trie Mukty Pertama Putra.
.
Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/11/2026), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Ridwan R. Lesmana, menegaskan bahwa seluruh tahapan konstruksi telah dijalankan sesuai dokumen kontrak, gambar rencana, serta Spesifikasi Umum Bina Marga. Proyek ini sendiri merujuk pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 53/PUR.08.01/SPK/PPK.PJMS tertanggal 10 Maret 2026 dengan masa pelaksanaan 270 hari kalender.
Penjelasan Teknis Lapangan
Ridwan merinci sejumlah poin teknis yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat di lapangan:
  • Ketebalan Beton (Rigid Pavement): Verifikasi dilakukan secara ketat melalui pengukuran elevasi sebelum dan sesudah pengecoran. Pembuktian fisik juga ditempuh lewat pengujian sampel inti beton (core drill).
  • Penggunaan Tanah Urugan: PPK memastikan tidak ada item pekerjaan urugan yang dianggarkan maupun dibayarkan dalam kontrak. Tanah eksisting dan bahu jalan dinilai sudah memenuhi nilai California Bearing Ratio (CBR) yang dipersyaratkan.
  • Lantai Kerja U-Ditch: Ketebalan lantai kerja saluran beton ditetapkan sebesar 10 sentimeter. Tim lapangan mengukur langsung elevasi dan ketebalannya agar selaras dengan gambar kerja (shop drawings).
Pengawasan Berjenjang dan Jaminan Mutu
Untuk menjaga akuntabilitas, pengendalian proyek melibatkan PPK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, hingga Penyedia Jasa. Seluruh hasil validasi laboratorium dan pemeriksaan fisik dicatat dalam dokumen Backup Quantity dan Backup Quality.
.
“Pembayaran hanya dilakukan terhadap volume pekerjaan yang memenuhi persyaratan mutu dan kriteria penerimaan. Jika ada yang tidak sesuai ketentuan, penyedia jasa wajib memperbaikinya terlebih dahulu sebelum diperhitungkan dalam pembayaran,” tegas Ridwan.
.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap proyek strategis ini dapat memperkuat konektivitas serta mendongkrak roda perekonomian masyarakat di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis.
Sorotan Masyarakat Sipil
Di sisi lain, proyek ini sebelumnya menuai kritik tajam dari Ketua Aliansi Mata Rakyat Bangsa Indonesia, Hendris Hen Hen Hermawan. Berdasarkan pantauan lapangan, pihaknya menengarai adanya pengurangan ketebalan pengecoran rigid pavement serta ketidaksesuaian ketebalan lantai kerja U-Ditch.
.
Hendris juga menyoroti penimbunan bahu jalan yang menggunakan tanah biasa alih-alih material agregat. Langkah tersebut dinilai berisiko menurunkan daya tahan struktur jalan dan memicu kerusakan dini saat dilintasi kendaraan berat.
.
“Dana pembangunan ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor, sehingga masyarakat berhak mengawasi penggunaannya. Kami mendesak pemeriksaan mendalam pada seluruh item pekerjaan untuk mengusut indikasi kecurangan teknis,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses