Bandung, Medianasional.id- Kualitas pengerjaan proyek pelebaran jalan ruas Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 senilai Rp50,8 miliar menjadi perhatian publik. Sejumlah dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan setiap proyek pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas infrastruktur harus menjadi perhatian serius, terlebih pembangunan jalan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pembenahan infrastruktur sebagaimana visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Selasa (10/11/2026)
Daddy menekankan, penandatanganan kontrak pekerjaan di atas meterai bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen tersebut merupakan bentuk komitmen hukum sekaligus moral bagi kontraktor untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati.
Ia mengingatkan, setiap pekerjaan konstruksi harus mengacu pada ketentuan dalam kontrak. Penyimpangan terhadap spesifikasi teknis berpotensi memengaruhi kualitas, daya tahan, serta manfaat infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat.
Menurut Daddy, ruas jalan yang masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah telah melalui proses perencanaan dan pertimbangan prioritas oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dinilai dapat mencederai perencanaan dan skala prioritas pembangunan yang telah disusun untuk kepentingan masyarakat luas.
Ia juga mengingatkan bahwa sumber pembiayaan proyek tersebut berasal dari uang rakyat melalui pajak yang dibayarkan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pekerjaan harus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah maupun kontraktor kepada publik.
Pekerjaan yang tidak memenuhi standar, lanjutnya, bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, proyek pelebaran jalan Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong diduga memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketebalan pengecoran jalan menggunakan metode rigid pavement di beberapa titik yang diduga tidak memenuhi ketentuan teknis.
Selain itu, pekerjaan pengurugan pada sisi rigid pavement juga dipertanyakan. Material yang digunakan diduga berupa tanah biasa, bukan material agregat sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan teknis pekerjaan.
Sorotan lainnya tertuju pada pekerjaan lantai kerja untuk pemasangan saluran beton jenis U-Ditch. Ketebalan lantai kerja tersebut dinilai perlu diperiksa lebih lanjut guna memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan standar mutu konstruksi.
Sejumlah dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian mutu, serta penerapan metode kerja oleh pihak pelaksana proyek.
Dalam hal ini, peran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya di bawah DBMPR Provinsi Jawa Barat menjadi penting untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Ketua Aliansi Mata Publik Bangsa Indonesia (AMPIBI), Hendris Hen Hen Hermawan, turut menyayangkan belum adanya respons dari pihak terkait terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan awak media.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Sangat disayangkan pejabat terkait tidak merespons klarifikasi dari rekan-rekan media. Padahal, media bekerja sebagai alat kontrol sosial. Anggaran yang mereka kelola itu adalah uang rakyat yang pertanggungjawabannya harus jelas dan terbuka kepada publik,” ujar Hendris saat dihubungi melalui telepon.
Ia menilai, penjelasan dari instansi terkait sangat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, khususnya mengenai kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran proyek tersebut.
Hingga berita ini disusun, surat konfirmasi resmi dan upaya klarifikasi yang dilayangkan awak media kepada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya maupun instansi terkait belum memperoleh tanggapan.
Oleh karena itu, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan penjelasan dari pihak berwenang. Belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi berdasarkan dokumen kontrak dan hasil pemeriksaan lapangan.
DPRD Jawa Barat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD benar-benar memenuhi standar kualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang bagi DBMPR Provinsi Jawa Barat, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya, serta kontraktor pelaksana untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
