Medianasional.id
Dapa fase dewasa ini, pendidikan di Indonesia baik diatur pada wilayah sentralisasi maupun desentralisasi masih memiliki permasalahan yang sangat urgent dan komplek dan menuntut penanganan secara komprehensif. Sehingga pada fase analisisnya bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur yang merambat kedaerahan yang di mana pada tata kelola ataupun management masih dibawah standar rata-rata sering juga dikatain sebagai Copy paste atau belum pada kebijakan-kebijakan kreatif. Menurut Numan Soemantri kegagalan pendidikan di Indonesia ataupun di setiap daerah dengan menggunakan parameter yang sama yaitu tidaklah keadilan. Dalam hal ini, mengukir sebuah sistem pendidikan yang berkembang secara baik haruslah dilakukan secara menyeluruh yang didalamnya memiliki kekuatan guna menopang mutu untuk dicapai.
Kita kembali lagi pada UU nomor 14 tahun 2005 yang memiliki dasar konstitusional pada UUD 1945 didalamnya terdapat berbagai peraturan seperti guru, kurikulum murid maupun subyek dan obyek yang terlibat didalamnya. UU no 14 tahun 2005 merupakan pokok penting guna meningkatkan perkembangan karier, kesejahteraan hingga motivasi dalam mengembangkan Sumber daya manusia lebih baik.
Pendidikan di daerah memiliki peran penting dalam mengacu pertumbuhan sumberdaya manusia yang bisa memiliki daya saing kuat pada masa akan datang dan didalamnya terdapat berbagai macam komponen yang sangat urgent untuk dikembangkan seperti karakter, kompetensi dan literasi yang berbasis budaya serta bisa menjaga kestabilan globalisasi.
Ada beberapa komponen yang selama ini menjadi bahan observasi yang sering ditemukan baik secara birokrasi maupun faktual tentang tata cara pengelolaan pendidikan di daerah. Halmahera Selatan dengan berusia 19 tahun masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara implisit mengenai sistem pendidikan baik dengan memberlakukan atau transparansi tentang peraturan daerah tentang sistem pendidikan dan kesejahteraan guru dengan menggunakan atau mengoptimalkan berbagai perencanaan-perencanaan yang harus dibuat serta kebijakan yang seimbang dan adil.
Dalam kurun waktu dewasa ini ada 10 analisis yang telah ditemukan pada kesenjangan pendidikan yang ada di Halmahera Selatan, dan menjadi pertanyaannya adalah apakah ini melemahnya kebijakan fungsional pada wilayah birokrasi, kebijakan, ataukah kurangnya evaluasi monitoring oleh dinas atau komisi tertentu.
Selain itu poin analisis yang ditemukan dengan menggunakan data observasi sebagai berikut:
1. Generasi muda yang “Langitnya rendah; tidak memiliki imajinasi idealistik.
2. Ikatan kerja yang tidak bisa berkompetisi pada lapangan kerja pasar global.
3. Birokrasi yang lamban, KKN dan tidak kreatif.
4. Hadirnya keraguan pada kalangan masyarakat berskala sedang.
5. SDA (hutan) yang rusak parah.
6. Para praktisi dan akademisi (sering main di atas kopi).
7. Pelaku ekonomi kadang tidak siap fair pada wilayah tertentu.
8. Hutang daerah yang terselesaikan dan sering dijadikan sebagai bahan permasalahan jarang mencari solusi yang aktif.
9. Permainan bawah tangan oleh tokoh-tokoh yang kurang bermoral secara intelektual.
10. Kebijakan daerah yang kebingungan hingga pada legislatif dan eksekutif selalu berharap pada kucuran dana pusat dan kadang mengeluarkan keperluan yang tidak pas sasaran kebijakan hingga pada permainan oknum secara individual.
Dalam hal ini, guru sebagai tenaga pengajar selalu menjadi pokok sasaran pada pusaran permainan kepentingan politik. Apabila dilihat dari segi kemaslahatan, guru merupakan garda terdepan dalam mengembangkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang lebih baik.
Jadi sebagai langkah solusi pentingnya perbaikan pendidikan pada wilayah manajemen yang memerlukan apa yang dinamakan good management parctice untuk pengelolaan dan pada praktiknya menggunakan good management practice yang didalamnya terdapat aspek afektif, manajer guru yang baik, fungsi pengawasan yang aktif dan menyeluruh, hingga pada kebijakan pemerintah yang tepat saran.