Raja Ampat, medianasional.id – Ratusan orang yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD, dan Kantor Bupati Raja Ampat, di Waisai Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (26/5/2025).
Tujuan dari pengunjuk rasa untuk menolak atas beroperasinya Tambang Nikel PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Manyaifun dan Batang Pele, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Raja Ampat.
Selain itu, pengunjuk rasa juga bersikeras meminta eksekutif (Pemkab Raja Ampat) dan legislatif (DPRD Raja Ampat) untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mulia Raymond Perkasa di Pulau Manyaifun dan Batang Pele.
Inti dari unjuk rasa ini adalah untuk mempertegas, atas penolakan pekerjaan tambang yang ada di Raja Ampat, karena dinilai tak ada timbal balik ke masyarakat. Selain itu dengan beroperasinya tambang nikel akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut Raja Ampat. Dimana Raja Ampat diketahui merupakan daerah destinasi wisata bahari yang namanya telah mendunia.
“Kami tolak pertambangan nikel di Raja Ampat, apa yang kami dapatkan dari tambang nikel. Itu hanya menguntungkan beberapa pihak, dan tambang nikel dapat merusak lingkungan (ekosistem laut) Raja Ampat,” ujar orator.
“Kami meminta kepada DPRD dan Bupati Raja Ampat untuk menindaklanjuti sekaligus memberikan kepastian atas tuntutan, aspirasi kami,” tegas massa pengunjuk rasa senada.
Ditengah aksi unjuk rasa, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan, sebagai kepala daerah dirinya akan menindaklanjuti terkait tuntutan, aspirasi masyarakat.
Bupati berujar, berbagai pekerjaan di Raja Ampat seperti perikanan, tambang dan pariwisata tetapi tidak semua kewenangan ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat.
Walau demikian, Bupati berjanji menindaklanjuti terkait hal dimaksud. Menurutnya, Raja Ampat merupakan daerah destinasi wisata dunia, yang terkenal akan keindahan panorama lautnya.
“Saya janji akan menindaklanjuti mengenai tambang sampai kepusat, karena Raja Ampat itu 85% (persen) adalah kawasan konservasi jadi kita harus tinjau lagi mekanisme tentang tambang ini, karena tambang ini mempunyai dampak yang sangat besar, saya mohon beri kami waktu untuk menindaklanjuti,”jelasnya.
Menariknya, Bupati juga akan meminta kepada Pemerintah pusat agar Raja Ampat dimasukkan dalam kawasan Taman Nasional, agar semua tidak mudah masuk untuk melakukan kegiatan ilegal.
“Kami akan cek semua perizinan tambang, yang ada di Raja Ampat ini sekaligus mengecek sistem amdalnya. Karena bukan hanya 1 (satu) perusahaan saja, banyak perusahaan tambang yang ada di Raja Ampat ini,” tandas Bupati.
Pantauan media ini, dihalaman kantor Bupati terlihat hadir Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, Ketua DPRD Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa, Wakapolres Raja Ampat, Kompol.Rusli, unsur pimpinan dan anggota DPRD Raja Ampat.
Untuk diketahui unjuk rasa ini dikawal ketat puluhan personel dari TNI, Polri dan Satpol PP yang bertugas di daerah setempat, dan aksi tersebut berjalan dengan tertib, dan aman.
Tim Liputan medianasional. id
