Mukomuko, medianasional.id – Lanjutan rapat Pnitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Mukomuko, Rabu (19/2) untuk mengungkap gagal bayar per 31 Desember 2019, terungkap beberapa fakta. Salah satu yang mendasar, banyak Pendapa Asli Daerah (PAD) tidak terserap secara maksimal, arti kata los budget.
Terungkapnya fakta tersebut, ketika salah seorang anggota Pansus Busra, menanyakan persoalan peruahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Sehingga ada PAD yang bisa didapat oleh Pemkab Mukomuko, yakni pengoralan jalan (Pajak/retribus galian golongan C. Menurut Busra, seperti PT. DDP, PT. Alno, PT. Agromuko, dan perusahaan lainya dikemanakan pajak/retribusina, apakah telah masuk dalam PAD.
Dilanjutkan Busra, berdasarkan pengalaman dan sepengetahuannya memang PT. Agromuko tertip admistrasi terkait pajak. Diungkapnya, Ia pernah menjadi rekanan di PT. Agromuko, jika bukti tanda terima pajak tidak dilampirkan dalam berita acara kontrak kerja, jangan harap akan ada penciaran keuangan.
“Saya pernah menjadi rekanan di PT. Agro, jangan harap ada pencairan, jika tak silampirkan bukti pembayar pajak. Yang saya tanya selain PT. Agro, atau perusahaan perkebunan lainnya, bahkan bisa mencapai ratusan ribu ton halian C yang mereka gunakan untuk pengoralan jalan pekerbunannya. Kalau PT. Agro saya tau persis tak usah diceritakan, ” tandas Busra.
Dijawab oleh Kabid Pendapatan 1 Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat Singgih Pramono, ia membenarkan selain PT. Agromuko retribusi pajak los penerimaan. Dan diakuinya sampai dengan sekarang belum sempat melayangkan surat pemberitahuan kepada perusahan-perusahaan yang belum meberi kontribusi kepada daerah, terkait yang mengunakan galian golongan C.
Sementara itu Ketua Pansus Antonius Dale, mengharapakan agar pihak BKD efektif menggali income daerah, supaya PAD mengalami peningkatan. Dikatakannya orang luar daerah berprasangka bahwa Kabupaten Mukomuko sejahtera keuangannya. Karena orang mengetahui banyak perusahaan swasta yang berinvestasi di wilayahnya,
“Tetapi kenyataannya los. Tolong bapak-bapak surati perusahaan terkait. Kalau sudah disurati beberapa kali tak digubris juga, tolong sampaikan kepada kami, agar perusahaan bersangkutan kami adakan pemanggilan. Kapan PAD kita bisa meningkat kalau kejadian terus begini, malulah kita, ” tegas Antonius Dale. (Aris)
