PURBALINGGA.medianasional.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas bersama DPRD, Senin (28/9/2026). Di tengah kondisi pasar yang bergejolak hari ini, Bupati memaparkan postur anggaran yang defisit.
Dalam Rapat Paripurna DPRD, Bupati menyampaikan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,070 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,084 triliun. Dengan demikian terdapat defisit sekitar Rp14 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp14 miliar.
Jurus Kejar PAD Rp440 Miliar
Untuk menutup kebutuhan belanja, pemerintah daerah akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD 2027 dipatok Rp440,45 miliar.
Bupati mengatakan, penyusunan rencana pendapatan daerah, khususnya PAD, telah mempertimbangkan potensi yang ada serta realisasi tahun sebelumnya.
“Rencana pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah tahun 2027, telah diupayakan disusun berdasarkan perhitungan potensi yang ada, serta dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya,” katanya.
Rinciannya:
• Pajak daerah Rp168,47 miliar • Retribusi daerah Rp194,94 miliar • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21,60 miliar • Lain-lain PAD yang sah Rp55,43 miliar
Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,63 triliun, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,52 triliun dan transfer antar daerah Rp107,87 miliar.
Bupati mengingatkan, angka transfer pusat ini masih mengacu pada alokasi tahun 2026, sehingga masih sangat mungkin berubah.
“Sedangkan untuk pendapatan transfer khususnya transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat, proyeksi pendapatannya masih mendasarkan pada besaran alokasi dana transfer tahun anggaran 2026, sehingga dimungkinkan akan terdapat perubahan apabila RAPBN Tahun 2027 telah ditetapkan,” ujarnya.
Bukan Cuma Beton, Anggaran Pesantren Masuk Prioritas
Yang menjadi perhatian dalam rancangan belanja 2027 adalah arah penggunaannya. Selain memenuhi belanja wajib, periodik dan mengikat untuk menjamin kelancaran pemerintahan, anggaran juga diarahkan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Bupati membeberkan 5 prioritas belanja yang tidak biasa:
1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas destinasi wisata
2. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas layanan kesehatan
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi dan dukungan gerakan membangun desa
4. Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan
5. Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah
Poin kelima menjadi sorotan. Anggaran keagamaan dimasukkan sebagai upaya meningkatkan kesehatan mental.
“Tidak hanya itu, pendidikan keagamaan dan tempat ibadah juga masuk dalam arah kebijakan belanja, terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan mental dan mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berakhlak mulia,” katanya.
Selain itu, Raperda APBD 2027 juga memberikan ruang bagi program gotong royong dalam rangka rehabilitasi dan perlindungan sosial.
Raperda APBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD, baik melalui komisi maupun Badan Anggaran, sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Al_76
