PURBALINGGA.medianasional.id – DPRD Kabupaten Purbalingga melayangkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp440,46 miliar wajib tercapai, tapi dengan satu syarat mutlak: jangan peras rakyat kecil.
Peringatan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Selasa (29/9/2026) di Ruang Rapat DPRD, yang dihadiri langsung Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.
Fakta APBD yang dipaparkan bikin miris. Dari total pendapatan daerah Rp2,071 triliun, PAD hanya menyumbang Rp440,46 miliar atau 21 persen. Selebihnya, Rp1,630 triliun masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Artinya, Purbalingga belum mandiri secara fiskal.
Fraksi PKB menjadi yang paling vokal menolak jalan pintas menaikkan tarif.
“Kebijakan peningkatan PAD tidak justru mencerminkan pendekatan yang regresif, yakni membebani masyarakat secara tidak proporsional, melainkan diarahkan pada penguatan basis ekonomi daerah,” tegas Juru Bicara Fraksi PKB, Khodirin.
Menurut PKB, yang harus dibenahi adalah pendataan objek pajak yang akurat dan pengawasan retribusi yang selama ini bocor, bukan menaikkan beban.
Fraksi PKS mengamini. Juru Bicaranya, Padang Kusumo, menegaskan target PAD sekitar Rp440,45 miliar itu realistis, asal tidak mengorbankan UMKM.
“Prinsip kami jelas: PAD meningkat, tetapi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Sementara Fraksi Gerindra menyoroti BUMD yang tidak beres. Juru Bicara Mugi Wahyudi mendorong optimalisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, opsen PKB, hingga laba BUMD dan BLUD.
“BUMD yang tidak memberikan keuntungan atau menghadapi permasalahan keuangan, untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan serius, agar tidak menghadapi permasalahan yang membahayakan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Musofan, bahkan mewanti-wanti agar Pemkab tidak tutup mata terhadap sumber PAD yang merugi terus-menerus.
“Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah harus selalu terpantau. Jika ada permasalahan jangan sampai merugi yang terus berlanjut,” kata Musofan.
Di sisi lain, PDI Perjuangan dan Golkar memastikan belanja daerah harus benar-benar dirasakan. Mulai dari pembangunan jalan yang tepat mutu dan tepat sasaran, hingga bantuan nyata bagi petani gagal panen dan krisis air bersih akibat kemarau panjang.
Raperda APBD 2027 akhirnya disepakati untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan catatan tajam: Purbalingga butuh PAD yang naik dari kerja cerdas, bukan dari memeras warganya sendiri.
Al_76
