Sulawesi Tengah,medianasional.id – Secara prinsip, sangat perlu dipertanyakan jika Kepala Distanpang (Dinas Pertanian dan Pangan) Kabupaten Banggai Laut (Balut) tidak mengetahui data kelompok Tani (Poktan) di wilayahnya, karena kelompok tani adalah salah satu basis data utama dalam program pertanian, penyuluhan, dan bantuan (seperti pupuk bersubsidi, peralatan, dan bantuan kelembagaan).
Wartawan bertanya berapa jumlah kelompok tani di wilayah Kabupaten Banggai Laut pak Kadis?.
Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Pangan Menjawab “Kalau jumlah kelompok tani, saya harus tanyakan dulu kepada penyuluh berapa jumlahnya”, kata Wasto S. Tatadeng, saat ditemui di kantornya, Jl. Jogugu Zakaria Nomor 5, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, kemarin Selasa (19/5/2026) siang.
Mengapa hal ini perlu dan penting untuk dipertanyakan. Pasalnya
Dinas Pertanian dan Pangan bertanggung jawab memetakan dan mengelola data kelompok tani melalui sistem informasi seperti SIMLUHTAN, agar dapat melakukan pendampingan, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
Ketidak jelian, atau tak memperhatikan data secara kontinu Kepala Dinas terhadap data Kelompok Tani (Poktan) bisa mengindikasikan lemahnya sistem pelaporan dari BPP/kecamatan, tidak terintegrasinya data, atau kurangnya monitoring dan evaluasi kinerja di bawah dinas.
Langkah yang dilakukan wartawan sudah tepat meminta penjelasan, apakah data Poktan sudah terinput di SIMLUHTAN/e‑RDKK?.
Mengapa Kepala Dinas mengaku tidak mengetahui data tersebut, padahal mekanisme registrasi dan verifikasi Poktan sudah diatur secara turun‑temurun dari BPP hingga dinas.
Jika diperlukan, laporan ke lembaga pengawas (misalnya Inspektorat atau Ombudsman) bisa diajukan jika ketidaktahuan itu berdampak pada penyaluran bantuan atau ketidakadilan terhadap petani.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
