Ternate – Gerakan Rakyat (Gerak) Provinsi Maluku Utara mengecam pernyataan yang disampaikan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud atas ucapan bahwa Tenaga Kesehatan (Nakes) seperti Komunis.
Dari pernyataan Kuntu Daud itu dinilai sangat tidak memihak kepada para pencari keadilan, terutama para tenaga kesehatan yang meminta agar haknya di bayar selama 15 bulan.
Sekertaris Gerakan Rakyat Maluku Utara, Muhlas Ibrahim mengatakan, DPRD adalah wakil rakyat dan tidaklah etislah jika seorang wakil rakyat langsung mengucapkan pernyataan seperti itu kepada para pencari keadilan.
“Dari aksi boikot itu kan hanya meminta perhatian saja, dan aktifitas pelayanan kan tetap jalan. Bagaimana bisa dianggap sebagai komunis, dan pernah tidak DPR Provinsi hadir di tengah para Nakes untuk mendengar langsung keluhan, kan sampai saat ini tidak ada kehadiran DPR di tengah orang orang yang haknya di dizalimi,” kata Daco sapaan akrabnya.
Ia juga sangat menyayangkan pernyataan ketua DPRD Malut dari fraksi PDIP ini, pasalnya para Nakes itu memperjuangkan hak mereka yang tidak di bayarkan oleh perintah daerah dari tahun 2020-2021 dan 2022.
“Seharusnya awal dari masalah ini di tahun 2020 itu sudah di ketahui oleh DPR Provinsi, bukan nanti di tahun 2022, baru mengetahui atau berpura pura baru mengetahui. Dan bahkan balik menyalahkan para nakes. Ini kan repot, ada apa sebenarnya,” ucapnya.
“Sementara aksi hingga berujung pemboikotan pelayanan IGD itu seharusnya di ketahui Dpr, bahwa itu merupakan buntut dari kekecewaan Nakes lantaran tidak adanya kepastian pembayaran TPP selama 15 bulan, karena dari amatan kami setiap kedatangan dari pemerintah hanyalah janji dan janji hingga saat ini,” tambahnya.
Olehnya itu, pihaknya meminta dengan tegas agar Kuntu Daud segera bertanggung jawab atas pernyataannya dan meminta maaf di hadapan publik negeri para raja ini, yakni Moloku kie raha.