Samsuri : Dua Desa di Halbar Dapat Bantuan Keserasian Sosial Dari Kemensos RI

Maluku Utara197 Dilihat
Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat, Hi Samsuri Madjid

Jailolo, medianasional.id – Desa Tolofuo dan Bosala, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendapat bantuan Program Keserasian Sosial dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp 150 juta.

Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat, Hi Samsuri Madjid mengatakan, bantuan langsung kedua desa tersebut dari Kementerian Keserasian Sosial itu sifatnya untuk memunculkan budaya gotong royong yang terus tergerus kemajuan jaman.

“Jadi Program Keserasian Sosial itu, ingin mengangkat kembali nilai-nilai budaya kita yang dulu gotong royong, kebersamaan dan saling membantu. Itu yang kita angkat kembali melalui Program Keserasian Sosial,” kata Samsuri kepada wartawan, kamis (13/08/20).

Bantuan tersebut selain digunakan untuk menjaga budaya gotong royong, diharapkan juga dapat digunakan untuk kegiatan yang bertujuan menjga persatuan agar tidak terjadi perpecahan antar warga.

“Jadi kegotong royong yang diutamakan. Namanya saja keserasian sosial, menghindari terjadinya konflik antar desa. Itu lah nilai-nilai keserasian Sosial yang kita angkat,”ucapnya.

Sementara Yeni Tjanu Kepala Seksi Rehabilitasi Korban Napsa, Tindakan Kekerasan Dan penanggulangan korban Bencana Dinas sosial, menyatakan bahwa untuk anggaran dari kementerian yang diberikan kedua desa itu sebesar 150 juta yang diperuntukkan untuk pembuatan jalan dengan panjang 100 meter.

Dijelaskan, untuk di desa Tolofuo anggarannya dipergunakan untuk pembuatan jalan sementara di desa bosala dipergunakan untuk merehabilitasi sisi gereja yang dinilai sudah tidak layak dan untuk pembuatan pagar dua gereja.

Yeni juga menyampaikan bahwa, warga di desa tolofuo sendiri berantusias terhadap kegiatan tersebut, hal ini dibuktikan terutama pada ibu ibu.Mereka menjadi buruh dalam pekerjaan jalan dan mereka diberi upah akan tetapi upah tersebut justru dikembalikan dan dipergunakan untuk membeli bahan semen sehingga standar jalan yang telah ditentukan oleh kementerian hanya 100 meter akhirnya justru melebihi dari standar yang dianggarkan sebesar 150 juta.

Menurut Yeni, untuk mengangkut material ke lokasi pembangunan jalan itu cukup jauh, bahkan harus melalui perbukitan tetapi warga di desa Tolofuo ini bekerja tanpa ada keluhan dengan upah.

“Walaupun jauh dan berat, Kami tidak perlu digaji sebagai buruh untuk mengangkat material, karena dengan bantuan untuk pembangunan jalan ini kami sudah sangat bersyukur.”ungkap salah seorang warga kepada Yeni

“Upah buruh yang jelas memang ada, jadi setiap buruh itu dihitung per/KK dibayar Rp. 1.000.000, hanya saja kesepakatan yang dibuat secara bersama oleh masing-masing warga bahwa upah yang diberikan itu dipergunakan untuk penambahan semen.”kata Yeni

Sementara untuk di desa bosala pun demikian, warga yang bekerja tidak meminta upah tetapi mereka hanya meminta disiapkan konsumsi makanan saja, sehingga upah buruh juga dikembalikan untuk dipergunakan untuk penambahan material,”Pungkasnya. (Ann)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.