Ternate, medianasional.id – Berdasarkan surat keputusan pemberhentian Kepala Desa Sekely Kecamata Gane Barat Selatan oleh Bupati Halmahera Selatan beberapa pekan lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesi (KPPPI) Maluku Utara, Muhammad Saifudin Geram Angkat Bicara.
Menurut Muhamad Saifudin, langkah Bupati Halmahera Selatan Bahraen Kasuba memberhentikan Kepala Desa Sekely sangatlah keliru atau tidak selektif dan tidak mendasar (inkonstitusional) jika alasanya Kepala Desa tidak berada di Desa saat gempa.
“Bagi saya langkah Bupati memberhentikan Kepala Desa sekely tidak selektif dan tida mendasar atau inkonstitusional jika alasanya kades tidak berada di desa saat gempa, ini kan lucu” ungkap saifudin
Lanjut amat sapaan akrab Muhammad Saifudin “Saya sampaikan tidak selektif karena seharusnya Bupati juga memecat Camat Gane Timur Selatan Malik Marasaoly karena tidak berada di tempat tugas hingga hari ke empat pasca gempa dan pemecatan ini tida mendasar karena tidak sesuai dengan permendagri Nomot 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, saya mempertanyakan pada pasal mana sebagai acuan memberhentikan kepala desa sekely” ungkap amat
Pria asal Gane Barat ini juga mendesak Bupati Halmahera Selatan Bahraen Kasuba agar segera mencabut SK pemecatan Kepala Desa Sekely karena di anggap tidak selektif dan tidak mendasar (inkonstitusional).
Amat pun berpesan jika dalam waktu dekat Bupati tidak mencabut SK pemberhentian tersebut, pihaknya akan memfasilitasi pihak yang di rugikan (kepala Desa Sekeli) untuk mengambil langkah hukum.
“Saya secara pribadi maupun kelembagaan mendesak bupati halmahera selatan Bahraen Kasuba agar dalam waktu dekat segera mencabut kembali SK pemecatan Kepala Desa Sekely karena tidak Selektif dan tidak mendasar, jika tidak saya siap memfasilitasi pihak yang merasa di rugikan untuk mengambil langkah hukum” tutup amat
Safrin
