PULAU MOROTAI, medianasional.id – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Morotai mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak lagi menunda perbaikan fasilitas tambatan perahu di Desa Daruba.
Tuntutan ini mengemuka lantaran proyek pembenahan infrastruktur vital tersebut telah resmi diperjuangkan dan masuk ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, namun hingga kini pelaksanaannya belum juga berjalan.
Kondisi keuangan daerah yang dinilai buruk menjadi alasan utama belum dijalankannya proyek tersebut oleh pemerintah setempat. Sikap ini memicu kritik keras dari pihak legislatif yang menilai Pemda terkesan sengaja mengabaikan aspirasi masyarakat dan Komisi III DPRD Morotai dalam memperjuagkanya.
Fasilitas Vital Ekonomi dan “Wajah Depan” Pariwisata Morotai
Tambatan perahu Desa Daruba memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Selain menjadi akses transportasi utama bagi warga antar-pulau, lokasi ini berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi warga pesisir.
Tidak hanya itu, fasilitas ini juga memegang peranan strategis dalam mendukung sektor pariwisata daerah. Sebagai titik keberangkatan dan penjemputan tamu wisata, tambatan perahu Daruba merupakan “wajah depan” Kabupaten Pulau Morotai di mata para wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sorotan Komisi III DPRD Morotai
Mewakili aspirasi warga, Komisi III DPRD Morotai menegaskan bahwa pengalokasian anggaran untuk perbaikan sarana tersebut bukan tanpa alasan, melainkan hasil perjuangan panjang dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif.
“Kami sudah memperjuangkannya berulang kali dalam pembahasan anggaran hingga akhirnya berhasil masuk di postur APBD 2026. Namun, sangat disayangkan sampai saat ini belum juga dijalankan dengan alasan kondisi keuangan,” ujar Sukri Hi Rauf Ketua Fraksi Komisi III DPRD, ketika di konfirmasi (senin 10/08/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menjadikan krisis keuangan sebagai alasan untuk membiarkan infrastruktur publik yang bernilai strategis rusak berlarut-larut.
“Pemerintah terkesan sengaja mengabaikan aspirasi masyarakat dan Komisi III. Padahal tambatan perahu ini adalah kebutuhan mendesak warga antar pulau, pusat transaksi ekonomi, sekaligus pintu masuk destinasi pariwisata kita. Kami minta perbaikan ini segera direalisasikan secepatnya,” tegasnya.
Desakan Percepatan Pembangunan
Kerusakan pada tambatan perahu Daruba yang tak kunjung diperbaiki dikhawatirkan akan makin mengganggu mobilitas warga serta memperburuk citra pariwisata Morotai. Komisi III DPRD Morotai meminta Pemda segera mengambil langkah konkret untuk mengeksekusi program yang telah disahkan dalam APBD 2026 tersebut demi kepentingan masyarakat luas.