Merangin, medianasional.id – Persoalan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, Ketua Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Media Nasional ID Jambi bersama Joko Wahyono dari LSM Gempar Peduli Rakyat Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam mencari solusi terhadap persoalan pertambangan rakyat yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026), Joko Wahyono menilai bahwa persoalan PETI tidak cukup hanya diselesaikan melalui penertiban dan penegakan hukum. Pemerintah juga harus hadir memberikan solusi dengan membuka peluang penataan pertambangan rakyat melalui mekanisme perizinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tersebut sudah menyangkut persoalan ekonomi dan mata pencaharian sebagian masyarakat Merangin. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar masyarakat tetap memiliki kesempatan mencari nafkah tanpa harus terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum.
“Kalau memang pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong penataan pertambangan rakyat melalui mekanisme perizinan yang sah, maka pemerintah daerah dan kementerian terkait harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Joko menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur mekanisme perizinan pertambangan rakyat. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat pendelegasian kewenangan perizinan pertambangan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, berdasarkan ketentuan teknis, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan dengan luas maksimal 5 hektare untuk perseorangan dan 10 hektare untuk koperasi.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Merangin segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas peluang penataan pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Kami berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, pembentukan koperasi, serta wilayah mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi pertambangan rakyat secara legal,” tegasnya.
JANGAN ABAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Joko Wahyono juga menegaskan bahwa legalisasi pertambangan rakyat bukan berarti seluruh wilayah di Kabupaten Merangin boleh ditambang secara bebas.
Harus ada pemetaan wilayah yang jelas, penetapan WPR oleh pemerintah pusat, serta penerbitan izin sesuai ketentuan. Kawasan yang dilarang untuk kegiatan pertambangan, termasuk kawasan hutan yang dilindungi dan wilayah yang tidak memenuhi persyaratan, harus tetap dijaga kelestariannya.
Selain itu, aktivitas pertambangan rakyat nantinya wajib memperhatikan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, reklamasi, serta tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.
Menurutnya, pemerintah juga harus mampu membedakan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan dengan pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan besar dari aktivitas pertambangan ilegal.
“Jangan sampai masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah harus hadir memberikan pembinaan dan membuka jalan agar pertambangan rakyat bisa berjalan secara legal, tertib, aman, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
BERPELUANG MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lebih lanjut, Joko menilai apabila penataan pertambangan rakyat dapat diwujudkan melalui mekanisme perizinan yang sah, hal tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin.
Dengan adanya aktivitas pertambangan yang memiliki izin resmi, kewajiban pembayaran iuran pertambangan rakyat serta penerimaan daerah lainnya dapat dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan pengawasan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kami ingin ada solusi yang benar-benar menguntungkan masyarakat dan daerah. Masyarakat bisa bekerja secara legal, pemerintah mendapatkan kontribusi bagi pendapatan daerah, lingkungan tetap terjaga, dan hukum tetap ditegakkan,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Joko Wahyono berharap Pemerintah Kabupaten Merangin tidak tinggal diam menghadapi persoalan PETI yang sudah berlangsung lama tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah segera duduk bersama pemerintah provinsi, kementerian terkait, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat penambang untuk mencari jalan keluar yang sesuai aturan.
“Harapan kami sederhana, masyarakat bisa mencari nafkah secara legal, perekonomian masyarakat tetap berjalan, lingkungan terlindungi, dan aturan negara tetap dihormati. Jangan hanya berbicara penertiban, tetapi pikirkan juga solusi jangka panjang bagi masyarakat Merangin,” tutupnya.
