Labuha, medianasional.id – Kepala Sekolah (Kepsek) SMA N 36 Halmahera Selatan tepatnya di Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap orang tua siswa untuk uang ujian.
Hal tersebut terdapat sebanyak 101 siswa di SMA Negeri 36 Halsel, dan sebanyak 33 siswa yang ikut ujian sekolah dibebankan per-siswa melunasi uang ujian Rp 1.000.000.
Orang tua wali murid ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ada partisipasi uang untuk biayai pengawas, beli genset (generator) dan Konsumsi.
Ia juga menuturkan bahwa orang tua wali murid hanya memiliki kecukupan hidup di kelas bawah dengan penghasilan dari hasil tani atau petani saja.
“Sebagai orang tua wali murid tentu punya harapan besar agar anak kami bisa menempuh pendidikan dengan layak, jadi apapun permintaan sekolah selalu diusahakan demi anak kami apalagi saat berada di kelas ujian” tutur orang tua dari salah satu siswa SMA Negeri 36 Halsel yang engan menyebutkan identitasnya.
Selain itu, Dinas Provinsi Maluku Utara harus mengambil langkah tegas meminta klarifikasi berkaitan dengan langkah yang diambil oleh pihak sekolah. Tidak bisa kemudian dijadikan dasarnya itu adalah kesepakatan komite dan orang tua.
“Pungutan itu sah kalau itu berdasarkan aturan atau regulasi yang jelas, bukan karena kesepakatan orang tua,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada dinas pendidikan Provinsi Malut segera merespon pungutan- pungutan yang dilakukan oleh sekolah yang tidak sesuai aturan dan melanggar mekanisme mendikbud, terang Al dari tokoh pemuda Desa Jiko.
Hasil konfirmasi terpisah kepada Irma Taher Kepala Sekolah (Kepsek) menjelaskan jumlah siswa secara kolektif sebanyak 101 orang, dan kelas ujian berjumlah 33 siswa, sekaligus membenarkan bahwa hasil rapat yang telah digelar bersama orang tua wali murid bersepakat uang ujian itu sebesar Rp 1.000.000, telah di setor kepada panitia ujian.
Ia juga menyampaikan keluhanya bahwa SMA 36 Halsel yang dipimpinya memiliki 14 guru, 13 guru berstatus Honorer dengan gaji per bulan 750.000 jika hanya mengharapkan Dana Bos tidak akan cukup apalagi banyak kebutuhan Sekolah yang mesti diangarakan, pungkas Irma. (Red)
Anggaran dri pemerintah nggak ada bgmn skolah tdk mengmbl langkah. Coba tnyakan ke provinsi ada dana gk.