Labuha, medianasional.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang persiapan bacan menggelar dialog publik di aula departemam Agama Kabupaten Halmahera Selatan, Senin (24/08/2020). Bertajuk dengan tema bacarita kesejahteraan nelayan tradisional yang di hadiri mahasiswa STP Labuha dan sejumlah civitas Organisasi Kepemudaan (OKP) cipayung. Dimana diskusi tersebut berlangsung kurang lebih dua jam. Dan di moderatori oleh Bahrudin Sajim, dengan menghadirkan pemateri dari anggota DPR komisi II Rustam Ode Nuru selaku lembaga pengawasan, unsur akademisi STP Labuha Muslim Hi Salim, dan pemateri dari dinas kelautan dan perikanan selaku eksekutif namun berhalangan hadir.
Kegiatan yang digagas oleh HMI Cabang Bacan, diantaranya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian pemerintah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Halmahera Selatan (Halsel).
Olehnya itu, materi yang digagas untuk Narasumber dinas kelautan dan perikanan kabupaten Halmahera selatan adalah revitalisasi sektor kelautan perikanan, dengan upaya mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan halsel. Dan materi anggota DPR Komisi-II kabupaten Halmahera Selatan adalah strategi pengawasan dan penganggaran dalam mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan. Serta materi dari Akademisi STP labuha adalah strategi dan kebijakan apa saja yang tepat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Dalam pelaksanaanya, materi pertama di sampaikan oleh muslim yang juga merupakan salah satu akademisi, ia menyampaikan poin-poin penting yaitu Masalah nelayan tradisional Halsel yang saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak memiliki data jumlah masyarakat nelayan. Karena masyarakat ada yang memiliki KTP petani tetapi fokus pada nelayan.
Lanjut dikatakan, Nelayan tradisional untuk Halmahera Selatan saat ini banyak hasil telah di konsumsi habis tanpa ada simpanan. “nelayan tradisional ketika tangkapan ikannya banyak, mereka belanjakan hasil penjualan ikan sampai habis dan tidak ada simpanan,” tutur dia.
Oleh karena itu, berkaitan dengan kesejahteraan saat ini, ia bahkan menyampaikan tidak sedikit anak anak dari nelayan yang dapat mengenyam pendidikan yang memadai. “sebagian besar anak anak nelayan tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.
Ia bahkan menuturkan, untuk dapat menigkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, seharusnya ada pemberdayaan masyarakat nelayan yang tentunya langsung dari pemerintah.
Selain itu, ia juga menyampaikan untuk sekedar diketahui bahwa Halmahera selatan memiliki Potensi ekonomi di sektor perikanan, yang di buktikan dengan di ekspornya ikan sebanyak 50 ton ke jepang dan 100 ton ke jawa timur oleh PT. Perikanan Nusantara Halmahera selatan pada tahun 2019 lalu. Sementara almaheta selatan telah menjadi perbincangan lumbung ikan nasional namun perintah daerah ini belum menjadikan halmahera selatan menjadi lumbung ikan nasional.
” Harus ada investor baik itu asing atau lokal untuk bersama mengelolah hasil tangkapan ikan yang begitu banyak agar tidak rusak atau habis di konsimsi begitu saja oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara materi kedua, disampaikan oleh anggota DPR Komisi II, Rustam Ode Nuru selaku pengawasan dan penganggaran, bahwa untuk data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukan sektor kelautan dan perikan Halmahera Selatan ada potensi ekonomi yang besar, namun PDRB Provinsi Maluku Utara, sektor perikanan Halmahera Delatan hanya 26 persen dibawah dari kota Ternate sebanyak 28 persen. (Udi)