Bandung,Medianasional,id – Dialog interaktif bersama guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung,yang digelar wakil ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat ( Korkesra),H.Cucun Ahmad Syamsurijal,S.Ag,M.Si di Hotel Sutan Raja, Soreang Kab. Bandung Senin (3/11/2025).
Turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si, dan Bupati Bandung H. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., serta Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Dalam dialog tersebut, Cucun menyerap langsung aspirasi para guru honorer madrasah yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari status kepegawaian, sertifikasi, pengembangan sarana dan prasarana hingga kesenjangan kesejahteraan guru.
“Kami menerima surat dan aspirasi dari berbagai daerah, bukan hanya Bandung, tapi hampir seluruh Indonesia. Ini problem lama, terutama soal database guru agama. Dari sekitar 600 ribu guru agama, baru 200 ribu yang terselesaikan. Masih ada lebih dari 400 ribu yang belum mendapatkan kejelasan,” ungkap Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ia menegaskan bahwa ketidakadilan masih sering terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru di lingkungan Kementerian Agama.
“Banyak ketidakadilan di dunia pendidikan. Guru madrasah sering kali belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru umum, baik dalam hal sertifikasi maupun sarana dan prasarana,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPR RI kini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diharapkan dapat menghadirkan kesetaraan bagi seluruh tenaga pendidik.
“Kami sedang menyusun RUU Sisdiknas agar ada kesetaraan bagi guru di semua lembaga pendidikan. Ini momentum yang tepat untuk memperjuangkan nasib guru madrasah,” jelas Cucun.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat H. Dudu Rohman mengapresiasi perhatian DPR RI dan pemerintah daerah terhadap perjuangan guru madrasah. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memperkuat eksistensi dan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah.
“Madrasah itu milik bersama. Pemerintah daerah, DPR, dan Kementerian Agama harus bersatu. Dengan kolaborasi, kita bisa memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah,” kata Dudu Rohman.
Kakanwil juga menegaskan bahwa guru madrasah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun generasi berakhlak.
“Guru madrasah bukan hanya pengajar, tapi juga pendakwah. Mereka menanamkan akidah, nilai sosial, dan cinta terhadap lingkungan. Ini misi besar yang harus terus kita dukung bersama,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung H. Dadang Supriatna menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru madrasah di daerahnya.
“Saya sangat bangga karena guru madrasah memiliki peran besar dalam membangun akhlak anak bangsa. Pemerintah daerah siap berkolaborasi dan memperjuangkan hak-hak guru honorer madrasah,” tutur Dadang.
Ia juga memaparkan berbagai langkah nyata Pemkab Bandung dalam memperkuat pendidikan keagamaan, termasuk pemberian insentif dan penguatan muatan lokal.
“Kami pernah mengalokasikan Rp12 miliar untuk pendidikan madrasah, dan kini insentif tiga bulan untuk guru honorer tetap kami berikan. Di Kabupaten Bandung juga ada tiga muatan lokal: Pancasila, Bahasa Sunda, dan Pendidikan Al-Qur’an. Kami ingin anak-anak Bandung bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak,” jelasnya.
