Medianasional.id
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara dalam waktu dekan akan melaporkan sejumlah kasus dugaan permasalahan proyek milik BPJN dan BWS di wilayah Maluku Utara kepada Irjen Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
Hal ini disampaikan oleh Sartono kepada media ini, Sabtu (29/1/2022).
Sejumlah kasus Proyek ini sudah sering terjadi di Maluku Utara, dan jarang di ketahui oleh Irjen kementrian PUPR. “Bahkan kasus BP2JK Maluku Utara sementara ini masi di tangani oleh Kejati Maluku Utara,”kata Sartono Halek yang juga Ketua bidang ESDM dan LH di DPP GPM.
Dalam jangka waktu dekat disampaikan pula akan menyerahkan melaporkan terkait dengan beberapa proyek bermasalah di BWS maupun di BPJN dan BP2JK Maluku Utara.
Ia bahkan menuturkan bahwa pihaknya telah membuat laporan atas sejumlahproyek yang bermasalah.
“Sebelumnya kami suda suarakan melalui demonstrasi karena kami memiliki data data, dan akan dengan resmi kami laporkan ke KemenPUPR dan KPK,” tandasnya.
