Medianasional.id
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara, mulai mencium ada aroma konspirasi pada lelang paket proyek jalan dan jembatan ruas Wayatim-Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2021 yang sementara bergulir di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara.
Hal ini disampaikan Ketua DPD GPM Sartono Halek pada media ini, Kamis (22/7/2021) pagi.
Menurut Sartono, sebelumnya paket proyek Wayatim- Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan sempat dibatalkan oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara hingga dua kali karena proses lelangnya tidak profesional.
“Bukan cuma sampai di situ, dengan adanya pembatalan paket tersebut sampai-sampai gubernur langsung mencopot saudara Santrani Abusama dari jabatan kepala dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Maluku utara dan di gantikan oleh Jafar Ismail yang sebelumnya sebagai kadis Perkim Maluku utara,” kata Sartono.
Sartono mengaku, pihaknya telah mendapatkan informasi yang beredar bahwa panitia Pokja ULP bakal menetapkan PT Hapsari Nusantara Gemilang sebagai pemenang lelang pada paket itu.
“Kami mencium adanya aroma busuk di tubuh unit layanan pengadaan dan dinas PUPR Malut dengan kaitannya proses tender paket proyek ruas jalan wayatim-wayaua yang sementara berlangsung di ULP Malut,” bebernya.
Atas dasar tersebut, Sartono meminta Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Kejati Maluku Utara dan Polda Maluku Utara untuk memantau proses tender paket proyek tersebut karena di duga kuat syarat dengan konspirasi sehingga di khawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Proses lelang paket proyek pembangunan jalan Wayatim Wayaua lanjut Sartono, memang syarat kepentingan yang memicu terjadinya saling intervensi yang diduga melibatkan pihak-pihak yang punya kewenangan dan kuasa.
“Sehingga Ada dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek yang bersumber dari pinjaman Pemprov Maluku utara ke PT SMI, proyek itu sudah tiga kali proses lelang. Proses lelang yang pertama panitia lelang Pokja ULP tidak meloloskan seluruh peserta dalam proses lelang, yang ke dua Pokja ULP menetapkan PT Pancona Katara Bumi yang mana perusahaan ini direkturnya adalah saudara Iris Ali atau yang disapa Isto,” jelas Sartono.
Isto sendiri lanjut Sartono, merupakan orang dekatnya putra Gubernur Malut M Toriq Kasuba.
Sartono mengisahkan pada proses lelang kedua muncul masalah karena ternyata PT Pancona Katara Bumi merupakan perusahaan subkontraktor yang perusahaan induknya setelah di telusuri ternyata perusahaan pemberi subkon sudah masuk dalam daftar hitam (black list) oleh LKPP.
Dari situ lantas pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejati Malut mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan lelang proyek itu.
Lanjut dia, olehnya itu surat rekomendasi pembatalan pemenang tender dari Datun Kejati Malut itu maka Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas PUPR Provinsi Malut langsung membatalkan penetapan pemenang tender yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pokja ULP, lalu paket itu dilelang ulang.
Setelah pemenang tender pada lelang kedua dibatalkan oleh Datun Kejati Malut maka dilakukanlah lelang ketiga. “Dalam proses lelang ke 3 ini terpantau ada 5 perusahaan yang ikut lelang, diantara 5 perusahaan ada 2 perusaan yang informasinya adalah perusahaan milik orang dekat anak gubernur yaitu saudara Idris Ali (Isto) yaitu PT pancona katara bumi yang sebelumnya keluar sebagai pemenang pada proses lelang tahapa ke 2 namun dibatalkan dan PT Hapsari Nusantara Gemilang yang sebenarnya perusaah tersebut dipinjam pakai oleh Isto dari salah satu kontraktor di Malut.
“Sungguh miris Negeri ini dimana gubernur dan anaknya menggunakan kekuasaan mereka untuk menghalalkan semua cara dalam rangka memuaskan nafsu Ingin manopoli semua proyek yang ada di pemerintahan provinsi Maluku utara,” kesal Sartono.
