Ternate, medianasional.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC-GPM) Kota Ternate meminta penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Ternate agar segera mengambil langkah tegas kepada para pelaku kontraktor galian C, karena di Kota Ternate bukan wilayah pertambangan melaikan izin pemerataan, namun fakta di lapangan kegiatan usaha galian C justru di duga di komersilkan (diperjual-belikan).
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC GPM Ternate, Juslan J Hi Latif kepada media ini, Rabu (6/5/2020).
“Aktivitas galian C masih terus berjalan di tengah pandemi covid-19, bahkan aktivitasnya dari Kelurahan Kalumata sampai di Kelurahan Sulamadaha dalam RTRW Kota Ternate tidak ada tercantum izin untuk wilayah pertambangan tetapi hanya izin pemerataan,” katanya.
Dalam mencermati problem di tubuh pemerintah Kota Ternate di tengah masa wabah pendemi COVID-19 ini, salah satunya adalah kegiatan usaha galian C di Kota Ternate saat ini makin memperhatinkan, di tengah pemkot gencar melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melawan Covid-19 sesuai instruksi presiden jokowi.
Dikatakan dia, Jika begitu, izin yang seharusnya di kantongi oleh kontraktor usaha adalah IUP bukan galian C lagi. Karena sudah masuk izin batu-batuan sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009. Bahkan kegiatan usaha galian C sempat di hentikan karena di persoalkan oleh DPRD Tota Ternate, namun sampai saat ini masih saja beraktivitas.
“Dan jika ini masih di biarkan oleh pemkot secara terus menerus beraktivitas tanpa mengantongi dokumen izin IUP, maka akan masuk unsur pidana sebagaimana pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda Rp. 10 Miliyar,” Ucap dia.
Untuk itu, secara organisasi pihaknya meminta kepada pihak penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas kepada para pelaku kontraktor galian C yang tidak memiliki ijin pertambangan di wilayah Kota Ternate yang saat ini sedang beroperasi ditengah pandemi covid-19..
