Ternate – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara melalui Wakil ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Sudarso Manan, meminta dengan tegas kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan atas dugaan kuat terindikasi berbagai masalah pada sejumlah tayang proyek dalam tahapan lelang maupun yang sudah selesai tender.
Disebutkan dalam tayang proyek Pengadaan Peralatan Jaringan Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayan Kabupaten Halamahera Selatan yang bersumber pada anggaran APBD Tahun 2019 itu Senilai Rp.2.500.000.000,00 dengan pemenang tender CV IRA PRATAMA yang Beralamat di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan.
Hal ini disampaikan Sudarso kepada media ini usai bukan puasa bertempat di salah satu warkop Renang renang di Ternate, Kamis (22/3/2021).
Lanjut dia, Proyek Pengadaan peralatan jaringan tersebut dalam keterangan tayang ULP Hal-Sel sudah Selesai tender, Namun di lapangan tidak ada progres pekerjaan apapun bahkan di duga kuat proyek fiktif. Sementara Tahun 2021, data ULP atas tayang proyek pengadaan peralatan jaringan tersebut sudah di hapus kembali oleh ULP di Bagian LPSE Kabupaten Halamahera Selatan
Olehnya itu, dengan adanya sejumlah dugaan kuat Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang di perankan Oleh kepala ULP Kabupaten Halamahera Selatan, pada kesempatan itu ia bahkan menyampaikan ULP Halsel juga diduga telah meloloskan sejumlah Perusahan Tender/pemenang tender, Proyek di tahun anggran 2019-2021 sejumlah CV pemenang tender tersebut diduga bukan perusahan yang beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan melainkan di luar Provinsi Maluku Utara
“Atas berbagai masalah yang terindikasi kuat ini, kami juga mendesak kepada Bupati Kabupaten Halamahera Selatan segera mengevaluasi dan mencopot Kapala ULP dari jabatannya,”tegasnya.
Sementara Kepala ULP Halmahera Selatan, awak media ini Masih kesulitan menghubungi yang bersangkutan hingga berita ini di publish.(Red)