Tobelo, Medianasional.id – Aliansi Masyarakat Popilo Mengguggat (AMPM) kembali melakukan Aksi Protes atas kinerja Pemerintah Desa Popilo yang dinilai menyalalahi aturan dalam transparansi Agaran Dana Desa (ADD) aksi yang dilakukan terdiri dari Mahasiswa, Pemuda dan juga Masyarakat Popilo berlangsung di depan pelataran Kantor Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kamis (28/05/2020).
Kordinator Lapangan Ajhustal Hi Abang sebagai kepada media ini menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan dengan membawah sejumlah tuntutan yang nantinya disampaikan kepada unsur Pemerintah Desa. Berdasarkan tela’ah regulasi yang dikeluarkan Pemerintah secara Nasional memberikan mandat keuangan yang semuanya itu diperuntuhkan untuk masyarakat desa dan ini bisa dilihat dari beberapa regulasi. Misalnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dilanjutkan kembali dengan PP 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014
“Iya secara prinsipnya mengatur jelas soal tanggung jawab kepemerintahan untuk tetap mengedepankan asas prosedural serta keterbukaan kinerja,” jelas Korlap
Ia juga menambahkan, bahwa atas pertimbangan regulasi di atas juga beberapa acuan lainnya. Maka langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan perbandingan data dengan problem yang terjadi dan sumber yang ditemukan hampir tidak mengalami kecocokan sama sekali. Oleh karena itu, pihaknya berinsiatif melakukan aksi. Padahal Sebelumnya telah ada upaya untuk melakukan komunikasi secara terbuka kepada unsur pemerintah desa dengan membawah beberapa masalah untuk melakukan keterbukaan sikap dan data yang kami mintai hanya saja tidak dipenuhi sehingga solusi terakhir adalah harus melakukan langkah “aksi protes”.
Lanjut Ajhustal kalaupun dengan bukti dan data yang telah dikantongi ini “Aliansi Masyarakat Popilo Mengguggat” akan tetap berupaya semaksimal mungkin mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat banyak. Karena yang disuarakan ini adalah soal hak masyarakat yang hampir tidak tahu arah dan kejelasan kinerja unsur pemerintah desa popilo.
Tuntutan masalah berdasarkan data yang di peroleh sebagai muatan aksi adalah terdiri dari :
1. Meminta kepada Pemerintah Desa untuk kembali melihat efektivitas penggunaan DD/ADD sesuai semangat Undang-Undang
2. Mendesak kepada unsur Pemerintah Desa agar menyampaikan secara terbuka manajemen penganggaran dalam penanganan Covid-19
3. Evaluasi kembali kinerja BPD yang dianggap gagal dan keliru dalam menjalankan tugas
4. Menuntut keterbukaan lembaga BUMDES dalam tata kelola program kerja yang harus diperuntuhkan bagi masyarakat banyak.
Aksi berlangsung dengan aman sampai hering dan masa aksi membubarkan diri secara teratur.
