Morotai, Medianasional.id — Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Desember 2025 untuk 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, hingga kini belum dapat dibayarkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai mengonfirmasi belum tersedianya kas daerah untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai, Marwan Sidasi, menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran ADD bulan Desember 2025 tersebut kini telah tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Yang tahun 2025 itu sudah menjadi SiLPA. Kalau ada uang tetap dibayar. Sekarang belum bisa diselesaikan karena memang belum ada uang,” ujar Marwan saat dikonfirmasi, Senin (3/8/2026).
Marwan menegaskan, selama anggaran daerah belum tersedia, pihak BPKAD tidak dapat memproses pembayaran tunggakan hak pemerintah desa tersebut.
“Yang jelas ADD Desember 2025 belum ada anggaran, jadi tidak bisa dibayar,” ws tegasnya.
Prioritaskan ADD Tahun 2026
Saat ini, Pemkab Pulau Morotai memilih memprioritaskan pencairan ADD untuk Tahun Anggaran 2026. Tepat pada Senin (3/8/2026), BPKAD mulai menyalurkan ADD untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2026 senilai kurang lebih Rp3,13 miliar kepada pemerintah desa.
Kendati pencairan ADD alokasi 2026 mulai berjalan, langkah ini belum menghentikan keluhan dari para kepala desa terkait tunggakan akhir tahun lalu. Keterlambatan pembayaran ADD Desember 2025 dinilai berdampak langsung pada:
Operasional: Terganggunya tata kelola operasional rutin pemerintah desa
Pelayanan Publik: Menurunnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat desa.
Program Kerja: Terhambatnya eksekusi berbagai program desa yang telah direncanakan sebelumnya.
Hingga awal Agustus 2026, BPKAD Pulau Morotai belum dapat memberikan kepastian tanggal penyelesaian tunggakan tersebut. Pemkab menyatakan pelunasan baru akan dilakukan jika kondisi keuangan daerah membaik dan dana operasional telah tersedia.