Bandung, MEDIANASIONAL.ID – Kunjungan Dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga (Disdikpora) provinsi Bali sebagai studi komparasi terkait pelaksanaan Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Khusus di Provinsi Jabar, hal ini dikatakan Ida Ayu Nyoman Candrawati kepala bidang Disdikpora Bali pada awak media selas (25/2) di Disdik Jabar Jalan Rajiman Bandung.
Ida menuturkan, secara histori, Kota Bandung merupakan pelopor sekolah luar biasa (SLB). “Yang kami ketahui, SLB Pajajaran yang ada di Kota Bandung merupakan SLB pertama kali yang dibangun di Asia. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Dinas Pendidikan Jabar dan bahan pelajaran bagi kami untuk meningkatkan pelayanan di Provinsi Bali dengan mengampu layanan-layanan pendidikan, khususnya dalam pendidikan khusus.”
Ida Ayu berharap, dengan studi komparasi ini pihaknya mendapat masukan dan mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pendidikan khusus serta bagaimana cara mengatasinya.
“Dengan evaluasi dan indikator yang telah dicapai Dinas Pendidikan Jabar di bidang pendidikan khusus, tentu menjadi pembelajaran bagi kami karena Disdik Jabar sudah cukup lama menerapkan standar pelayanan minimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengawas SLB, Kurnaeni menjelaskan, secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 381 SLB yang dibagi menjadi 39 SLB negeri dan sisanya merupakan keterlibatan masyarakat (swasta). “Jadi, hanya 10% milik pemerintah.”
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat, ruang lingkup dalam pergub ini meliputi jenis dan penerima pelayanan pendidikan khusus. “Secara umum yang menerima pelayanan pendidikan khusus ini, 100% adalah anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Untuk implementasinya, lanjut Kurnaeni, pendidikan khusus secara inklusif ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Hal ini tentu harus didasari peraturan-peraturan yang menaunginya. “Kami juga mempunyai peraturan daerah (perda) pendidikan yang mengatur pendidikan inklusif sehingga mengikat semua. Untuk satuan pendidikan khusus, kami melayani TKLB hingga SMALB. Satuan pendidikan khusus ini dalam satu atap, yakni SLB,” jelasnya.
Sedangkan menurut Staf Bidang PKPLK, Yudi Pramesti, permasalahan atau kendala dalam layanan pendidikan khusus ini, antara lain belum terlayaninya pendidikan khusus secara maksimal dan orang tua yang malu menyekolahkan anaknya karena berkebutuhan khusus.
“Kami terus berupaya mengatasi berbagai kendala ini. Seperti, permasalahan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mencari pekerjaan dan kemandirian ABK setelah lulus, apakah berwiraswasta atau bekerja di dunia industri,” tuturnya.
Sosialisasi pun, dikatakan Yudi, terus dilakukan agar masyarakat, orang tua atau pihak terkait puas dengan standar layanan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
“Karena, indikator tercapainya standar pelayanan minimal adalah anak berkebutuhan khusus dapat bekerja dan mandiri,” ucap Yudi.
Kabid PKPLK Disdik Jabar, Nanang Nurwasid mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan ini.
“Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke PKPLK Disdik Jabar,” katanya.
Nanang pun berharap, dengan kunjungan ini, bidang PKPLK Jabar dan Bali bisa bertukar pikiran dan bekerja sama dalam memajukan PKPLK.ungkapnya.
Reporter : Riswandi
Editor : Drajat
