Ternate – Merespon berbagai tanggapan paska putusan pemberhentian Ridwan Lisapali atau insial RLdari Anggota DPRD oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate sejak Tanggal 03 Juli 2023 kemarin. Lembaga Pengawasan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LPP-TIPIKOR Malut Angkat Bicara.
Pasalnya keputusan BK DPRD Kota Ternate dinilai bersifat final berdasarkan dengan Peraturan DPRD dan tata beracara BK.
“Kalaupun ada salah satu yang berbeda pendapat (Dissenting Opini) maka langkah yang di ambil bisa melalui musyawarah mufakat atau suara terbanyak berdasarkan dengan tatip dan tata beracara BK,” Ucap Muhlas Ibrahim Ketua Divisi Penindakan LPP-Tipikor Malut.
Olehnya itu, ia juga menegaskan agar BK DPRD Kota Ternate segera menyampaikan keputusan BK pada sidang Paripurna.
” Jadi BK jangan terjebak dengan keberatan yang di sampaikan RL, pasti yang bersangkutan menolak, dan membelah diri lah, itu adalah langkah yang hujungnya suda pasti mengarah ke PTUN. Karna keberatan yang di ajukan RL adalah salah satu syarat Formil untuk ajukan gugatan secara administratif. Dan hal tersebut adalah hak konstitusional seluruh warga Negara, ” bebernya.
Muhlas juga menyampaikan agar BK DPRD tetap konsisten dan mempersilahkan yang bersangkutan tempuh jalur PTUN. Sementara hakim PTUN juga dikatakan masih Waras dalam melihat masalah ini. ” Demi menjaga marwah dan Etik DPRD untuk Badan kehormatan, itu kewenangan BK untuk menjaga moral, kepatuhan anggota DPRD jadi sangat sulit di batalkan,”Cetus Ulas sapaan Akrabnya
Untuk itu, pimpinan DPRD diminta segera berkoordinasi dengan BK DPRD untuk mengambil langkah Selanjutnya. Sehingga persoalan tersebut tidak memunculkan asumsi dan tanggapan publik yang buruk terhadap Lembaga DPRD.
“Sampai saat ini, kami LPP-TIPIKOR Malut masih terus kawal dan telah menyiapkan Pengacara untuk mengawasi persoalan RL sampai Tuntas,” tandasnya.
