Rp1,62 Miliar Denda Labkesmas Morotai Belum Masuk Kas Daerah, Ketegasan Dinkes Diuji

Penting di Baca !

Maluku Utara58 Dilihat
Bangunan Labkesmas Morotai yang tertunda, BPK Temukan 1,8 Milyar Di Denda. (Foto.Nata/Istimewah)


MOROTAI | medianasional.id
– Penyelesaian denda keterlambatan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, belum tuntas. Dari total denda sebesar Rp1.824.872.054,05, penyedia pekerjaan baru membayar Rp200 juta. Sementara sisa sekitar Rp1,62 miliar masih menunggu pelunasan.

Kondisi ini terungkap setelah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Pulau Morotai, Ahdad Hi. Hasan, mengakui adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait denda keterlambatan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah meminta penyedia segera menyelesaikan kewajiban pembayaran denda.

“Rp1,8 miliar itu temuan BPK atas keterlambatan denda dan itu telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan cara meminta kepada pihak ketiga untuk segera melakukan pembayaran denda. Itu sudah dilakukan, namun sampai hari ini pihak ketiga baru membayar Rp200 juta. Sisanya akan dicicil oleh pihak ketiga,” ungkap Ahdad saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, realisasi pembayaran tersebut masih jauh dari total kewajiban. Pembayaran Rp200 juta baru mencakup sekitar 10,96 persen dari keseluruhan denda. Artinya, sekitar 89,04 persen atau Rp1,62 miliar masih belum dibayarkan oleh penyedia.

Ahdad mengungkapkan, pihak ketiga telah menyampaikan komitmen untuk melunasi sisa denda setelah pekerjaan pembangunan Labkesmas selesai. Namun, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran masih bergantung pada komitmen penyedia yang belum sepenuhnya direalisasikan.

“Terkait dengan sisanya, saat pihak ketiga masih melakukan pekerjaan, mereka berjanji bahwa setelah pekerjaan selesai, maka akan dilunasi,” jelasnya.

Persoalannya, denda keterlambatan bukan sekadar urusan kesepakatan antara dinas dan penyedia. Kewajiban tersebut merupakan hak penerimaan daerah yang harus dipastikan penyetorannya ke kas daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan penagihan berjalan sesuai ketentuan, termasuk kepastian waktu pelunasan dan bukti penyetoran.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025, total denda keterlambatan dari 12 paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan KB tercatat mencapai Rp1.979.961.467,58.

Dari keseluruhan nilai tersebut, pembangunan Labkesmas menjadi penyumbang terbesar dengan denda Rp1.824.872.054,05 atau sekitar 92 persen. BPK juga mencatat bahwa hingga pemeriksaan berakhir, belum terdapat pembayaran denda keterlambatan melalui penyetoran ke kas daerah. Kondisi itu mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah pada Dinas Kesehatan dan KB sebesar Rp1.979.961.467,58.

Tidak hanya persoalan denda, BPK turut menyoroti pengawasan kepala dinas yang belum memadai, lemahnya pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pengendalian pekerjaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pulau Morotai memerintahkan kepala dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kontrak serta memproses denda keterlambatan kepada penyedia agar disetorkan ke kas daerah.

Dengan adanya pembayaran Rp200 juta, masih terdapat kewajiban sekitar Rp1,62 miliar yang harus dituntaskan khusus untuk pembangunan Labkesmas. Publik kini menunggu langkah tegas Dinas Kesehatan dan KB dalam memastikan sisa denda benar-benar dibayarkan, bukan hanya mengandalkan janji penyedia.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses