
MOROTAI | medianasional.id — Kepala Sekolah SMK Yatman Taba, akhirnya angkat bicara terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami salah satu siswinya berinisial R.I. (17) saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kapal KMP Holly Marry.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026) malam, Yatman menjelaskan bahwa sebelum dugaan kasus tersebut mencuat ke publik, pihak sekolah mengaku tidak pernah menerima konfirmasi langsung dari siswi yang bersangkutan, terkait persoalan yang dialaminya selama menjalani praktik (PKL) di kapal.
Menurut Yatman, persoalan antara siswi tersebut dan pihak perusahaan sebelumnya justru berkaitan dengan kedisiplinan serta dugaan pelanggaran aturan selama mengikuti kegiatan PKL.
Ia mengungkapkan, pada Juli 2026 pihak sekolah memberikan rekomendasi kepada empat Siswa dan siswi di antaranya RI (17), untuk mengikuti praktik kerja lapangan di KMP Holly Marry dengan masa pelaksanaan 10 Juli hingga 10 Desember 2026.
Namun, dalam perjalanan PKL, Sebelum RI mengalami Musibah tersebut, pihak perusahaan beberapa kali menyampaikan keluhan kepada sekolah mengenai sikap dan kedisiplinan siswi tersebut. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah kebiasaan turun dari kapal tanpa izin serta tidak mengikuti Aturan, ketika kapal sedang bersandar.
“Pada saat itu pihak perusahaan menyampaikan kepada saya melalui telepon bahwa yang bersangkutan dinilai tidak memiliki tata krama dan kedisiplinan selama menjalani praktik,” jelas Yatman.
Ia mengatakan, pihak sekolah kemudian berupaya melakukan mediasi dengan melibatkan orang tua siswi. Setelah dilakukan pembicaraan antara sekolah, orang tua, dan pihak kapal, siswi tersebut kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan PKL dengan catatan tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
Yatman juga mengungkapkan bahwa pada 10 November 2026, pihak perusahaan kembali menghubunginya dan menyampaikan adanya laporan bahwa siswi tersebut berulang kali turun dari kapal tanpa izin.
Atas kondisi tersebut, pihak sekolah mengaku telah mengambil keputusan untuk menghentikan status PKL siswi yang bersangkutan. Bahkan, menurut Yatman keputusan itu telah disampaikan secara lisan dan siswi tersebut disebut menyatakan mengundurkan diri dari kegiatan PKL sebelum kejadian tersebut terjadi.
“Pada tanggal 10 November itu sudah ada komitmen secara lisan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi kader atau peserta PKL. Saya juga sudah menyiapkan surat penarikan, tetapi belum ditandatangani,” ungkapnya.
Yatman mengaku semakin mempertanyakan ketika mengetahui siswi tersebut kembali naik kapal tanpa adanya komunikasi atau konfirmasi kepada pihak sekolah. Ia menyebut sekolah tidak memperoleh pemberitahuan terkait keputusan siswi tersebut untuk kembali menjalani aktivitas di kapal.
“Saya sangat sesalkan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi kadet. Tetapi tiba-tiba kembali naik kapal tanpa konfirmasi kepada pihak sekolah,” katanya.
Ia menegaskan, apabila siswi tersebut merasa tidak nyaman atau mengalami persoalan selama menjalani PKL, seharusnya menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak sekolah agar dapat dicarikan solusi.
“Kalau memang ada kejanggalan atau merasa tidak nyaman di perusahaan, seharusnya disampaikan baik-baik kepada sekolah. Jangan sampai ada persoalan, tetapi pihak sekolah tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, Yatman menegaskan bahwa persoalan dugaan pelecehan yang kini mencuat merupakan perkara berbeda dan harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga membantah anggapan bahwa pihak sekolah tidak memberikan respons terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, sekolah memiliki kronologi tersendiri mengenai proses PKL siswi tersebut sebelum dugaan kasus pelecehan mencuat.
“Masalah dugaan perbuatan yang dilaporkan itu tetap berjalan sesuai proses hukum. Namun, kami juga perlu meluruskan kronologi dari pihak sekolah agar persoalan ini tidak terkesan hanya dilihat dari satu sisi,” tutup Yatman.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pelecehan seksual terhadap siswi SMK tersebut masih menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditangani secara profesional oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai.
