
MOROTAI | medianasional.id — Konflik agraria antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali memanas. Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Morotai (KOMMARA) mengepung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Pada Rabu (18/11/2026).
Aksi tersebut diwarnai ketegangan setelah sejumlah Massa Aksi memanjat pagar kantor hingga menerobos masuk ke halaman Kantor. Massa juga membakar sejumlah ban dan Membongkar Pagar Kantor ATR/BPN, sebagai bentuk protes terhadap proses administrasi pertanahan atas lahan Masyarakat yang diduga diklaim TNI AU Leo Wattimena.
Dalam demonstrasi itu, KOMMARA mendesak pemerintah mengembalikan 1.125 hektare lahan yang mereka sebut sebagai tanah adat dan milik masyarakat Morotai. Mereka menilai persoalan penguasaan tanah tersebut belum memperoleh penyelesaian yang adil meski telah berlangsung sejak tahun 1984.
Salah satu orator, Nudin, mempertanyakan lambannya penyelesaian konflik tersebut. Ia menilai pergantian kepemimpinan Presiden maupun Bupati belum membawa kepastian bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka, Yang selama ini di suarakan.
“Beberapa kali pergantian presiden dan kepala daerah, tetapi persoalan tanah rakyat tidak kunjung diselesaikan,” ujar Nudin saat berorasi di hadapan peserta aksi.di kutip pada Rabu (18/11/2026)
Ia turut menyoroti keterlibatan BPN dalam proses administrasi sertifikasi lahan yang menjadi objek sengketa. Menurutnya, lembaga pertanahan harus memberikan kejelasan mengenai dasar hukum, riwayat penguasaan, serta proses penerbitan sertifikat sebelum mengambil keputusan atas lahan yang masih dipersoalkan masyarakat.
KOMMARA menyampaikan bahwa dari total 1.125 hektare lahan yang diklaim TNI AU, sekitar 681,7 hektare telah memiliki sertifikat. Sementara 443,3 hektare lainnya disebut belum tersertifikasi.
Persoalan lain yang disorot adalah pengusulan sertifikat pada 2017. Nudin dalam orasinya mempertanyakan proses tersebut karena, menurutnya, masyarakat tidak dilibatkan dan tidak mengetahui tahapan pengurusan lahan yang selama ini mereka klaim sebagai tanah milik warga.
“Bagaimana mungkin tanah yang selama ini dikuasai dan dipertahankan masyarakat dapat diproses menjadi sertifikat tanpa keterlibatan dan pengetahuan warga?” katanya.
Atas persoalan itu, KOMMARA meminta BPN membuka dokumen peta bidang BMN Nomor 5061-6001 dan SK Nomor 103 Tahun 2017. Mereka juga menuntut penjelasan mengenai luas serta batas wilayah yang tercantum dalam SK Kepala Angkatan Perang Tahun 1950, termasuk kawasan Bandara, Raaf, Victoria Cam, Marice Cam, dan Stasiun LOC.
Tidak hanya itu, massa mendesak BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat terhadap bidang tanah yang masih disengketakan sampai terdapat kejelasan mengenai status hukum dan riwayat penguasaannya.
Tuntutan juga diarahkan kepada TNI AU. KOMMARA meminta institusi tersebut menghentikan klaim atas Lahan Masyarakat, serta meminta klarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap masyarakat sipil dan pungutan terhadap aktivitas perdagangan di wilayah sengketa yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.
Nudin menegaskan perjuangan masyarakat untuk memperoleh kepastian hak atas tanah tidak akan berhenti. Bahkan, massa menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan berupa pemboikotan sejumlah aktivitas, termasuk pelayanan di Kantor BPN Morotai, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Tanah Morotai adalah tanah yang bertuan. Ada sejarah, ada masyarakat, ada kehidupan, dan ada hak-hak yang harus dihormati,” Tegas nudin dalam orasinya.
Nudin menilai Persoalan Klaim Lahan tersebut memiliki Nilai Sejarah yang Telah bertahun-tahun di tempati oleh masyarakat Morotai serta memiliki hak kepemilikan oleh Masyarakat setempat.
Aksi tersebut masi berlangsung di depan Kantor ATR/BPN Morotai, Massa juga hendak berhdapan-hadapan dengan pihak Keamanan, dan meminta Hering oleh kepala BPN namun Kepala BPN di kabarkan tidak Berada di Kantor. (*)
