DPD GMNI Malut Desak Polda dan Polres Morotai Usut Dugaan Pelecehan Siswi Magang di KMP Holly Marry.

Penting Di Baca.!

Maluku Utara57 Dilihat
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara Hamjat Mustika. (Foto: Hamjat Mustika /medianasional.id)


MOROTAI
| medianasional.id– Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara menyoroti serius dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi berusia 17 tahun yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di kapal KMP Holly Marry. Rabu (19/11/2026)

Melalui Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara, Hamjad Mustika, pihaknya mendesak Polda Maluku Utara dan Polres Pulau Morotai agar mengusut tuntas dugaan kasus tersebut, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa itu.

Hamjad menilai, dugaan tindakan pelecehan yang menyeret sejumlah awak kapal, termasuk kapten kapal, bukan persoalan biasa yang bisa dianggap sepele. Apalagi, korban masih berusia 17 tahun dan masuk dalam kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan serius dalam mengungkap fakta di balik dugaan peristiwa tersebut. Jangan sampai kasus ini berhenti tanpa kejelasan hukum dan mengabaikan hak-hak korban.

Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hamjad merujuk Pasal 76C dan Pasal 76E yang mengatur larangan kekerasan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak dalam kondisi sebagaimana diatur undang-undang.

Selain itu, ia juga mengingatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 66 dan Pasal 67 yang menjamin hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

“Karena korban masih anak, penanganan perkara ini harus mengutamakan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan korban. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau intimidasi setelah berani melaporkan dugaan peristiwa tersebut,” tegas Hamjad dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Ia juga menilai, kapal yang menjadi tempat pelaksanaan PKL semestinya merupakan ruang pembelajaran yang aman bagi peserta didik, bukan justru menjadi tempat yang berpotensi mengancam keselamatan dan kenyamanan mereka.

Karena itu, Hamjad meminta pihak sekolah maupun pengelola tempat praktik kerja untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan mekanisme perlindungan siswa selama menjalani kegiatan PKL.

Menurutnya, perlindungan terhadap peserta didik tidak boleh sebatas formalitas administrasi. Sekolah dan pihak pengelola tempat PKL memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan siswa berada dalam lingkungan yang aman.

DPD GMNI Maluku Utara berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan dugaan kasus tersebut secara serius, mengungkap fakta secara objektif, serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses