
MOROTAI | medianasional.id — Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMK berinisial RI (17) saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kapal KMP Holly Marry mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Akbar Mangoda, dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Akbar Minta Polres Pulau Morotai segera usut dugaan tindakan bernada pelecehan itu, untuk segera di buktikan terduga pelaku. akbar menilai berdasarkan berita yang beredar di tengah masyarakat. Perbuatan tersebut, diduga dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) KMP Holly Marry terhadap siswi yang tengah menjalani program magang tersebut.
Akbar Menilai, transportasi laut semestinya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan, tidak hanya bagi para penumpang, tetapi juga seluruh orang yang berada di lingkungan kapal, termasuk peserta magang.
“Semestinya transportasi laut harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna jasa transportasi,” tegas Akbar, sebagaimana dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Anggota DPRD PAN ini juga mempertanyakan jaminan keamanan di lingkungan kapal apabila dugaan tindakan tidak pantas justru terjadi di antara sesama kru kapal.
“Jika sesama kru bisa terjadi demikian, bagaimana keamanan para pengguna jasa atau penumpang transportasi laut KMP Holly Marry?” ungkapnya.
Lebih lanjut, Akbar menyatakan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas apabila kasus ini telah resmi dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Ia juga meminta kepolisian agar segera mengambil langkah cepat dan serius dalam menangani dugaan kasus tersebut, terlebih persoalan pelecehan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Morotai dinilainya sudah berada dalam kondisi darurat.
“Meminta pihak kepolisian untuk bertindak cepat dalam penanganan kasus ini, apalagi Morotai terkait dengan kasus pelecehan sudah pada kondisi darurat,” jelasnya.
Akbar berharap proses penanganan perkara berjalan secara profesional, sehingga dugaan perbuatan tersebut dapat diungkap secara terang dan korban memperoleh perlindungan serta keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
