Tulungagung, medianasional.id -Ratusan pendemo dari Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung pada Selasa (9/6/2026). Aksi ini dipicu oleh lemahnya fungsi pengawasan legislatif setelah berulangnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat kepala daerah Tulungagung.
Dalam unjuk rasa damai tersebut, massa membentangkan spanduk besar berisi 11 tuntutan utama. Isu yang diangkat meliputi masalah korupsi, buruknya reformasi birokrasi, keterbukaan anggaran, hingga terhambatnya realisasi program untuk masyarakat.
Koordinator aksi, Teguh Santoso, mendesak KPK untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Tulungagung tanpa tebang pilih, termasuk memeriksa aliran dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan yang dinilai rawan diselewengkan.
Selain itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi total kinerja Penjabat (Pj/Plt) Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, birokrasi daerah kehilangan arah pasca-OTT, sementara pengawasan internal dari Inspektorat dianggap mandul karena kebocoran anggaran masih terus terjadi.
GEMPAR juga mengkritik lambatnya penyerapan APBD yang membuat pembangunan daerah terhenti. Mereka menuntut Pemkab Tulungagung segera membuka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara transparan agar anggaran bisa segera digunakan. Pemkab juga diingatkan untuk tidak asal-asalan melakukan mutasi jabatan OPD tanpa indikator yang jelas.
Kritik tajam turut diarahkan kepada DPRD Tulungagung. Orator aksi, Sugeng Sutrisno, menyatakan fungsi pengawasan dewan telah gagal total karena dua Bupati Tulungagung berturut-turut terjerat OTT KPK. Sugeng juga mendesak DPRD untuk segera merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang terbengkalai secara transparan dengan melibatkan masyarakat.
Aksi berakhir dengan audiensi di halaman kantor DPRD, di mana perwakilan massa menyerahkan 11 poin tuntutan yang kemudian ditandatangani oleh Ketua DPRD Tulungagung dan Plt. Bupati Tulungagung. Unjuk rasa berjalan kondusif di bawah pengamanan ketat pihak kepolisian.
