TULUNGAGUNG, Medianasional.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., jajaran pemerintah daerah, para wakil ketua DPRD, serta seluruh anggota fraksi. Sebelum penandatanganan persetujuan bersama, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta penyampaian pandangan akhir masing-masing fraksi.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menyampaikan bahwa seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan tetap memperhatikan sejumlah catatan strategis.
“Setelah menimbang serta memperhatikan catatan-catatan strategis, pada dasarnya semua fraksi telah menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur,” jelas Marsono.
Sementara itu, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras serta kontribusinya dalam mencermati, mengoreksi, dan membahas Ranperda APBD 2027 hingga mencapai persetujuan bersama.
Menurutnya, setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rancangan APBD 2027 selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan daerah: Rp2.932.161.039.149,02.
Belanja daerah: Rp3.219.027.489.972,86.
Defisit anggaran: Rp286.866.450.823,84.
Penerimaan pembiayaan: Rp286.866.450.823,84.
Pengeluaran pembiayaan: Rp0,00. Pembiayaan netto: Rp286.866.450.823,84. SILPA tahun berkenaan: Rp0,00. Defisit anggaran tersebut direncanakan ditutup sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp286,86 miliar.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Tulungagung pada 2027 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia.”
Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Tulungagung menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah. Kedelapan prioritas itu meliputi perluasan kesejahteraan sosial masyarakat; pembangunan ekonomi sektor unggulan; penyediaan infrastruktur berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan; penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal; percepatan penurunan angka kemiskinan; peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.
Ahmad Baharudin berharap persetujuan Ranperda APBD 2027 menjadi landasan bagi keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Saya berharap sinergi dan kerja sama yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” tutupnya.






