TULUNGAGUNG, Medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperkuat tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendamping sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Digitalisasi Bantuan Sosial di Rose Ballroom, Abadi Hotel Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 130 peserta yang terdiri atas SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping sosial, dan unsur sosial tingkat kecamatan.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa akurasi dan pembaruan data menjadi kunci utama penyaluran bansos. Ia mengingatkan agar kesalahan pendataan tidak menyebabkan masyarakat yang berhak justru kehilangan akses terhadap bantuan.
“Jangan sampai yang punya hak malah tidak mendapatkan, yang tidak punya hak malah mendapatkan,” tegasnya.
Selain memastikan ketepatan sasaran, ia meminta pendamping sosial tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar semakin mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Menurutnya, pendampingan harus diarahkan pada pemberdayaan sehingga penerima bantuan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Ahmad Baharudin juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Pendamping sosial diminta merespons keluhan masyarakat secara cepat serta menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Untuk mendukung upaya tersebut, sinergi antara pendamping sosial, Dinas Sosial, pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat.
Melalui digitalisasi bansos dan peningkatan kapasitas SDM, Pemkab Tulungagung berharap pengelolaan bantuan sosial semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mampu mendorong kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
