Raja Ampat,Medinasional.id- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) guna membahas usulan program pembangunan berbasis Lokasi prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan,di Distrik (Kecamatan) Ayau,dan Distrik kepulauan Ayau, Raja Ampat, Papua Barat.
Rakor tersebut dihadiri Sekda Raja Ampat,Yusuf Salim, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat pada BNPP RI, Edy Suprianta bersama rombongan,diantaranya,Iswaman Harijono, Bambang Erie,La Ode Andi Ikbal Rauf,Muhammad Hasanudin,Duta Setiabudi,dan puluhan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Raja Ampat serta tamu undangan lainnya,di Balai Wayag,kantor Bupati Raja Ampat,Waisai,ibukota kabupaten Raja Ampat,Kamis (13/2/2020) pagi.
Dalam rapat ini,Bupati Raja Ampat,Abdul Faris Umlati yang diwakili,Sekda Raja Ampat,yusuf Salim dalam sambutannya menyampaikan, Rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan Raja Ampat menyampaikan,semoga dengan Rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Raja Ampat,khususnya di Distrik Ayau dan Distrik kepulauan Ayau dan sekitaranya dapat menghasilkan kebijakan dan program konkrit untuk pembangunan.
“Kawasan Ayau dan sekitarnya merupakan kawasan srategis yang memiliki potensi yang besar,khususnya laut,perikanan dan pariwisata,” kata Sekda.
Dikatakannya, jika selama ini Natuna sering disebut karena potensi perikanannya yang kaya. Maka Raja Ampat juga berharap agar kawasan Ayau juga perlu mendapat perhatian yang besar,karena potensinya lebih kaya jika dibandingkan dengan daerah perbatasan lainnya.
Lanjut Sekda,dua sektor yang perlu dibangun dan dikembangkan yakni pembangunan infrastruktur dan Sumberdaya Manusia (SDM). “Saya yakin,jika semua stakeholder proaktif dalam pembangunan kawasan perbatasan Ayau dan sekitarnya maka diharapkan lebih berkembang menjadi serambi Indonesia yang maju dan baik,” tambahnya.
Menurutnya,dengan adanya pembangunan dilokasi tersebut,maka dapat mengurangi atau mencegah masuknya kapal-kapal asing ilegal yang dapat merusak potensi kekayaan alam kabupaten Raja Ampat.”Sebelum mengakhiri sambutan ini,saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada tim dari BNPP RI yang sudah jauh-jauh datang dan melakukan rapat koordinasi bersama kami,”ujar Sekda.
Ia berharap,semoga hal ini menjadi langkah maju dan usaha konkrit dari semua stakeholder terkait.”Untuk mengembangkan kawasan Ayau dan sekitarnya sehingga menjadi kawasan perbatasan yang maju dan berdaya saing,”tandas Sekda.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP,Edy Suprianta dalam Rakor mengukapkan,kehadiran BNNP di Raja Ampat karena mendapat tugas langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk berkoordinasi terkait Lokpri daerah perbatasan.
“Kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) Lokpri yang diajukan BNPP kepada Presiden Republik Indonesia,Joko Widodo (Jokowi). Alhamdulilah,Lokpri yang disetujui berjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) termasuk didalamnya,Distrik Ayau,dan Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat,”katanya.
Edy menjelaskan,, ada 4 (empat) yang menjadi tugas pokok BNPP,yakni menetapkan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan,kemudian dalam rangka penguatan perencanaan kebutuhan anggaran,tugas selanjutnya mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah Lokpri,yang terakhir melakukan evaluasi dan pengawasan batas wilayah negara.
“Lokpri di daerah perbatasan harus aman,maju dan berkembang,soalnya usulan program,dan anggaran yang ada diperbatasan itu seperti apa,nanti kita coba fasilitasi,”ujar dia.
Menurut Edy, keamanan dan kemajuan di daerah perbatasan itu, harus tetap tumbuh.Fasilitasnya ada,SDM,perekonomian harus maju,kesehatan dan pendidikan harus diperhatikan.”Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Karena daerah perbatasan bukan daerah pinggiran,tetapi daerah terdepan yang harus kita perhatikan bersama,”jelasnya.
Lanjut Edy,perhatian kepada Lokpri daerah perbatasan menjadi salah satu kajian dan program unggulan Presiden Jokowi. “Tugas BNNP mengkoordinasikan Lokpri-lokpri yang dimaksud,dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap batas wilayah negara,tujuannya agar aman,dan maju,”ungkapnya.(Zainal)
