Pekalongan,medianasional.id
Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) DPC Kabupaten Pekalongan menyoroti pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas TK Pembina 01 Kecamatan Buaran yang menelan anggaran Rp316.986.000 dari APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
Sorotan itu mencuat setelah tim investigasi LPKM dan redaksi menemukan kejanggalan antara besarnya pagu anggaran dengan realisasi fisik di lapangan.
Ketua LPKM DPC Kabupaten Pekalongan, Agus Subekti, mengatakan, hasil pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan hanya berupa satu ruang pengajar atau ruang guru dan pembangunan kamar mandi.
“Anggarannya Rp 316.986.000 itu besar. Tapi faktanya di lapangan hanya satu ruang guru dan kamar mandi. Ini menjadi catatan serius bagi kami. Tidak relevan dan perlu didalami,” ungkap Agus Subekti dengan tegas, Selasa (28/10/2026).
Menurut Agus, persoalan spesifikasi proyek pemerintah tidak bisa dilihat dari kualitas semata, melainkan harus sinkron antara volume pekerjaan, mutu, dan kepantasan alokasi anggaran.
“Jangan sampai proyek pemerintah dikerjakan tidak sesuai spek. Spek itu bukan hanya mutu, tapi juga volume. Apakah pantas anggaran sebesar itu hanya untuk satu ruang dan toilet? Ini yang harus dibuka secara transparan melalui keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga terang. LPKM juga mendorong masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap setiap proyek pemerintah.
“Banyak pelajaran di Kabupaten Pekalongan. Kalau kita lalai memantau teknis pengerjaan di lapangan, bisa makin bobrok atau asal asalan pelaksanaan nya. Jika masyarakat menemukan volume bangunan dan anggaran tidak sinkron, silakan laporkan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan selaku SKPD terkait serta pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kesesuaian volume pekerjaan di TK Pembina 01 Buaran.
