Raja Ampat, medianasional.id – Kementerian dalam negeri (Kemendagri) menyoroti lambatnya Paripuna penetapan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Raja Ampat.
“Kalau bisa semua pihak, baik itu eksekutif (SKPD), legislatif (DPRD) bahkan stakeholder terkait bersinergi mentaati sesuai prihal jadwal penetapan rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Fajar Zulkornelis Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah pada Kemendagri, ditengah Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan APBD, di Aula Wayag Kantor Sekretariat daerah (Setda) Raja Ampat, Waisai Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kemarin Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, kalau semuanya paham dengan jadwal penetapan APBD, maka penetapan Rancangan APBD akan berjalan sebagaimana mestinya. “Dengan keterlambatan itu, pasti menghambat jalannya pekerjaan, pembangunan,” terang Fajar saat menjadi narasumber Sosialisasi tersebut yang dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Raja Ampat.
Dijelaskan, untuk prinsip penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta disesuaikan dengan PP dan Permendagri. “Saya tidak tau permasalahan di Raja Ampat karena saya belum lihat dokumennya. Tapi biasanya itu ada persoalan ego sektoral, tapi saya belum cermati ini sebenarnya permasalahannya dimana,” ungkap Fajar.
“Untuk itu, kita dorong agar semua stakeholder bersama saling mengingatkan untuk menetapkan APBD sesuai jadwal.Saya berharap dikemudian hari penetapan APBD tidak terlambat lagi, “pungkasnya.
Tim Liputan medianasional.id
