Masyarakat Raja Ampat Menunggu Hasil Penyelidikan Bareskrim Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Lingkungan 4 Perusahaan Tambang Nikel

Papua Barat Daya114 Dilihat

Papua Barat Daya ,medianssional.id –Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham.

Pasalnya perusahaan tersebut dinilai melanggar ketentuan lingkungan hidup, terutama karena kegiatan tambang berada di kawasan yang harusnya dilindungi.

Kementerian ESDM menyatakan keempat perusahaan dinilai melanggar ketentuan lingkungan hidup setelah evaluasi dan pemeriksaan lapangan. Beroperasi di kawasan yang harus dilindungi, 4 perusahaan tersebut sebagian beroperasi di wilayah konservasi yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan tambang.

Diketahui aktivitas pertambangan juga tercatat berada di kawasan geopark Raja Ampat, yang menjadi alasan Pemerintah mencabut perizinannya.

Sehingga menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara melakukan perlindungan pada wilayah dimaksud.

Dengan hal itu Presiden Prabowo mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang mencakup usaha berbasis sumber daya alam termasuk pertambangan.

Pemerintah menyebut kelestarian alam, keanekaragaman hayati laut, dan pengembangan geowisata Raja Ampat sebagai prioritas yang tidak boleh dikorbankan oleh kegiatan tambang.

Keputusan diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden, koordinasi lintas kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan pengumpulan data lapangan secara objektif.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan respons sesaat, melainkan bagian dari penertiban yang telah berjalan sejak Januari 2025.

Untuk itu, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan yang difokuskan pada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, termasuk kemungkinan adanya peristiwa tindak pidana terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu aktivis pemerhati lingkungan Raja Ampat yang namanya enggan dipublikasikan menyebut, bahwa sampai saat ini masyarakat masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak Bareskrim Polri.

Pasalnya sampai saat ini, kepastian hukum terkait adanya pelanggaran,periistiwa pidana dalam beroperasinya 4 perusahaan tambang tersebut, belum diumumkan secara resmi siapa dibalik terbitnya 4 IUP di wilayah kawasan konservasi Geopark Raja Ampat?.

Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)

Editor : Zainal La Adala

 

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses