Sulawesi Tengah, medianasional.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh atas audit BPK di seluruh daerah.
Desakan pemeriksaan bukan tanpa alasan, pasalnya KPK baru saja membongkar kasus dugaan suap audit BPK di lingkungan Pemerintah Daerah Muara Enim.
Tentu saja hal itu memicu kekhawatiran atas integritas audit BPK di daerah lain.
Mengapa pemeriksaan menyeluruh diperlukan, karena BPK tidak memiliki kewenangan memastikan rekomendasi dijalankan. Hasil audit BPK hanya diserahkan kepada legislatif dan pemerintah, tanpa mekanisme penegakan.
Kasus korupsi di daerah dengan opini WTP Beberapa daerah yang selalu mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK tetap mengalami korupsi kepala daerah dan birokrasi.
Sejak 2004, BPK sudah berencana melakukan audit investigasi pada setiap pemeriksaan agar data bisa langsung digunakan penyidik KPK, polisi, dan jaksa.
Kasus Muara Enim menunjukkan potensi kerentanan sistemik yang memerlukan pemeriksaan KPK lebih luas terhadap integritas audit BPK seluruh daerah Indonesia.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
