Ternate, medianasional.id – Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate menggelar Rapat Kordinasi bersama Masyarakat ake Gale bertempat di ruang rapat PDAM Kota Ternate Kelurahan Sangaji, Ternate Utara Kota Ternate Maluku utara, Kamis (21/2/2019) sore tadi.
Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Direksi PDAM Abd Gani Hatari yang di pandu langsung oleh pengawas PDAM Kota Ternate H Ridwan Dero membahas tentang tindaklanjuti rapat pada tanggal 3 november 2018 tentang pembayaran yuran PDAM oleh masyarakat ake gale RT 11 dan RT 12 (RW 6) kelurahan sangaji.
Perserta rapat di hadiri oleh lurah sangaji Yani Daraman, Bhabinkamtibmas Aiptu Irawan, Ketua rw 04 To Kahar, Ketua RT 11 Samboyo Ishak, Ketu7a RT 12 jalal Djou, Save Ake Gale Alwan dan Iswan serta Rusdi, Ketua pemuda sangaji Uten dan Warga lingkungan ake gale.
Dari hasil pernyataan pada tanggal tersebut, dihasilkan berbagai usulan alternatif dalam menanggapi masalah pembayaran yuran sebagai berikut :
- Masyarakat lingkungan ake gale ,memohon agar tidak di kenankan PDAM baik yuran bulanan ataupun beban karna masyarakat ake gale telah menjadi korban dari keberadaan perusahan PDAM.
- Masyaraklat mengusulkan yuran selama 4 tahun di hapus dan pembayaran yuran PDAM di bicarakan setelah proyak normalisasi ake gale 1 dan 2 selesai dilaksanakan.
- Masyarakat mengusulkan yuran 4 tahun agar dapat di hapus, dan hanya membayar beban setiap bulan berjalan 2019 (Rp 50.000).
- Ada pernyataan resmi dari PDAM bahwa kondisi kualitas air di kota ternate telah normal/atau sudah layak baru dilakukanh pembicaraan atau kesepakatan
Usulan tambahan
- Pemuda/masyarakat Ake gale direktur menjadi pegawai tetap di PDAM.
- Ada skema csr (corckorate sosial resposibility) yang jelas dari pdam kota ternate untuk kepentingan umum masyarakat ake gale di luar biaya pemeliharaan 1 juta/bulan.
- Anggota dewan pengawas PDAM berasal dari utusan warga ake gale.
- PDAM mendukung revitalisasi ake gale secara menyeluruh, mendukung area hutan sagu di jadikan ruang terbuka hijau dan [pusat konservasi air tanah.
Sementara, rapat tersebut masyarakat ake gale hanya meminta kepada PDAM agar dapat menindalanjuti hasil rapat yang sudah di sepakati dalam bentuk surat pernyataan dari masyarakat.
Rapat yang di pandu oleh pengawas PDAM H Ridwan Dero menyampaikan bahwa PDAM tidak berhak mengambil keputusan, namun hal tersebut akan di tindak lanjut ke Pemerintah Kota Ternate untuk menyikapi masalah tersebut.
Diketahui, pada kesempatan itu masyarakat meminta agar tim bersama direksi dan pengawas PDAM dapat secepatnya menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat sehingga masalah ini dapat diselesaikan.
safrin
