Morotai, Medianasional.id – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji mereka oleh pemerintah daerah setempat. Kekecewaan para abdi negara ini kian memuncak setelah mengetahui Pemda justru mendanai dan memprioritaskan pelaksanaan turnamen domino di tengah mandeknya hak-hak pegawai, Sabtu (18/7/2026).
Para PPPK menilai ada persoalan serius dalam penentuan skala prioritas penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. Mereka mempertanyakan mengapa kegiatan seremonial dan hiburan bisa berjalan mulus, sementara kewajiban pembayaran upah pekerja yang bersifat wajib justru diabaikan.
“Kami bukan menolak kegiatan masyarakat atau turnamen tersebut. Tetapi, kami mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Gaji adalah hak kami dan menjadi kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar salah seorang PPPK yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Sabtu.
Ia membeberkan bahwa penundaan gaji ini berdampak sistemik terhadap kelangsungan hidup dapur keluarga mereka. Banyak dari pegawai yang kini kebingungan untuk membiayai pendidikan anak, membayar cicilan bulanan, hingga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sebagai abdi negara yang tetap dituntut profesional menjalankan tugas setiap hari, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Pemerintah daerah dianggap lebih mementingkan pencitraan lewat kegiatan seremonial ketimbang kesejahteraan pegawainya sendiri.
Melalui keluhan ini, para PPPK mendesak Pemkab Pulau Morotai untuk segera memberikan transparansi dan penjelasan terbuka terkait penyabab mandeknya anggaran gaji tersebut. Mereka juga menuntut agar hak-hak mereka segera dicairkan tanpa penundaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi ataupun respons terkait keluhan dan kritik tajam yang dilayangkan oleh para pegawainya.