Ternate – Dugaan mafia proyek rupanya telah menjamur di pemerintahan provinsi Maluku Utara, salah satunya di tubuh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang kini telah disoroti oleh Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP-Tipikor), Kamis 6 Juli 2023.
Ketua LPP Tipikor Maluku Utara, Zainal Ilyas menyampaikan dugaan tindakan yang dilakukan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dinilai telah menyalahi aturan. Pasalnya, ditemukan ada dugaan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan yang tidak dilelang melalui pokja pelelangan atau ULP yang ada di pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan apabila mengacu pada peraturan tata kelola dana Dak dan Dau di Dikbud Malut seharusnya diswakelola oleh sekolah masing-masing.
” Paket pekerjaan itu seharusnya diswakelola oleh sekolah, namun ada dugaan dan indikasi diatur oleh sekertaris Dikbud secara melakukan penujukan langsung para kontraktor yang di duga kuat tanpa melibatkan kepala sekolah sebagai pihak yang mengelola,” katanya
” Dan ini menjadi perhatian serius apabila dugaan mafia proyek yang diduga dilakukan berlarut larut maka akan berdampak pada kegagalan pembangunan pendidikan di Maluku Utara,” sambungnya.
Atas perihal ini, Zainal menegaskan akan menempuh jalur hukum pekan depan besok dengan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mengungkap dugaan mafia proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
” Dari data dan informasi yang di peroleh dugaan mafia proyek ini hampir seluruh proyek diduga kuat diatur oleh sekertaris Dikbud Malut bersama oknum pejabat lainnya, sehingga dugaan praktek ini harus di bongkar agar tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur pendidikan ,” bebernya.
Sementara disebutkan Zainal bahwa Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yakni Fahmi Alhabsy merupakan salah satu PPK tahun 2022 di Dikbud Malut, sehingga dugaan kuat dengan data ini, Sekertaris Dikbud juga terlibat dalam dugaan mafia proyek.
” Jadi dari data yang kami miliki ini, pekan besok kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kejati Malut dan melaporkan secara resmi untuk membongkar pada mafia proyek serta untuk memberikan keadilan pembangunan infrastruktur pendidikan di Maluku Utara,” tandasnya.
Sekedar diketahui hingga berita ini dipublish, awak media ini masih kesulitan menghubungi Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.
