NAGAN RAYA, medianasional.id – Aksi damai yang digelar oleh Gerakan Rakyat Anti Maksiat (GRAM) di Gedung DPRK Nagan Raya diwarnai ketegangan. Massa secara terbuka mengusir sejumlah personel Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang hadir mengawal jalannya aksi tersebut.
.
Koordinator Aksi, Teuku Ridwan, S.H., menegaskan bahwa tindakan pengusiran ini dipicu oleh sikap pasif dan bungkamnya Satpol PP serta WH terkait dugaan kasus khalwat (mesum) di rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya, MRR, yang terjadi pada Rabu, 28 Oktober 2026 lalu. Kasus tersebut kini telah viral dan memicu keresahan publik di seluruh wilayah Aceh.
.
“Kami mengusir personel Satpol PP dan WH yang hadir karena mereka diam saja atas peristiwa dugaan khalwat di rumah dinas Ketua DPRK. Konfirmasi dari rekan-rekan media pun tidak direspon. Padahal, sesuai aturan, merekalah pengawal Qanun dan penegak Syariat Islam di Aceh,” ujar Teuku Ridwan dalam orasinya.
.
Massa menilai, meskipun kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian, WH Nagan Raya seharusnya proaktif mengambil peran dan bekerja sama, termasuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Langkah ini dinilai penting sebagai antisipasi jika nantinya penyelidikan dikembalikan kepada Polisi Syariat Islam.
.
Lebih lanjut, GRAM mengkritik adanya indikasi tebang pilih dalam penegakan hukum syariat di Nagan Raya. Warga mempertanyakan nyali institusi WH ketika kasus tersebut melibatkan oknum pejabat tinggi daerah, yang dinilai berbanding terbalik jika pelakunya adalah warga biasa.
.
“Hari ini marwah Nagan Raya rusak akibat skandal Ketua DPRK MRR. Ironisnya lagi, tindakan tersebut diduga dilakukan di rumah dinas yang operasionalnya dibiayai oleh uang rakyat. Hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan Syariat Islam di Bumi Giok,” pungkas Teuku Ridwan.
.
Massa menyatakan tetap mendukung komitmen pemulihan daerah, namun mendesak adanya transparansi dan tindakan tegas tanpa pandang bulu demi menjaga kehormatan Kabupaten Nagan Raya.
