RAJA AMPAT, medianasional.id- Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat dari Komisi B yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur, Charles A Imbir, ST. M. Si yang digadang – gadang siap maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat kepada awak awak media menyampaikan, sebagai Orang Asli Papua (OAP), dirinya siap bertarung dalam Pemilukada 2020.
Hal itu disampaikan Charles A. M Imbir kepada sejumlah awak media di Gedung DPRD Raja Ampat, di Jalan Muh Saleh Taesa, kelurahan Sapordanco, Distrik (Kecamatan) Kota Waisai,Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (15/10) pukul 16:47 waktu setempat.
“Saya setuju jika Orang Asli Papua menjadi pemimpin dan menjadi tuan di negerinya sendiri sesuai amanat undang-undang Otsus, “kata Ketua DPC Partai Hanura Raja Ampat,Charles.A.M Imbir.
Dikatakannya, sebagai Ketua DPC Partai Hanura,dirinya juga akan mendorong Perdasus Partai Politik dan rekrutmen OAP sebagai calon Bupati,Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota yang kini telah diajukan MRP- PB ke Kemendagri untuk segera diregistrasi.
Ia mengaku, dirinya siap maju pada Pilkada 2020 di Raja Ampat,karena masyarakat Raja Ampat butuh perubahan yang lebih baik. Pasalnya, kata dia, sejumlah program kerja yang dilaksanakan Pemkab Raja Ampat belum maksimal.
Menurut Charles, banyak hal yang harus dibenahi,diantaranya tentang sektor pendidikan untuk menjadikan masyarakat Raja Ampat pintar dan juga Pemkab Raja belum mampu menjalankan program untuk menjadikan masyarakat Raja Ampat sehat.
“Program Raja Ampat pintar, dan Raja Ampat sehat itu harus menyentuh sampai kekalangan bawah dan menyeluruh.Parahnya lagi, anggaran otsus di Raja Ampat penyalurannya tidak tepat sasaran, kurang berpihak kepada OAP,” tegas Charles.
Ia menyebut, bahwa Kepala daerah di Raja Ampat bukan asli OAP,karena marganya bukan berasal dari Raja Ampat.
“Hal ini tidak akan berkembang di Raja Ampat, kalau kepala daerah melayani rakyat dengan baik, ” ungkap Charles.
Menurutnya, kritikan tajam terkait keluhan masyarakat seperti itu tidak akan muncul jika Pemkab Raja Ampat melayani masyarakat dengan tulus dan baik.
“Teriakan itu akan hilang jika dilayani dan diperhatikan dengan baik dan adil, karena selama ini orang Raja Ampat tidak punya pemahaman untuk membenci memarahi justru semua orang yang ada dihargai dan juga diberi penghargaan termasuk hak hidup untuk bisa menikmati pembangunan di Raja Ampat ini,” tutur Charles dengan mata berkaca-kaca.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, masyarakat Raja Ampat butuh pemimpin yang demokratis, tidak anti kritik dan tidak otoriter. Charles anggap, karakter seperti itu ada di kepala daerah kita kali ini, pasalnya semua masukan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah itu Kandas, bahkan menjadi perlawanan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, apabila OAP menjadi pemimpin maka konflik horizontal antar rakyat Papua dan rakyat nusantara tidak akan melebar, sebab ia kuatir bila hal ini tidak diakomodir dengan pertambahnya saudara – saudara nusantara yang datang di Raja Ampat maka konflik sosial akan terbuka lebar.
“Kita tidak boleh mengulangi persoalan yang ada di Wamena yang hari ini sekitar ribuan orang ternyata keluar dari Wamena, kita tidak inginkan seperti itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam mengamankan otsus harus didiskusikan sehingga semua orang Papua di wilayahnya masing-masing mempunyai mandat untuk menjadi pemimpin politik, tetapi ini harus dijamin dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan agar sinkron dengan situasi lokal maupun adat.
“Jika MRP dan DPR Otsus tidak bisa mendorong dan mendukung afirmasi tentang kepemimpinan OAP, maka saya sarankan untuk kedua lembaga itu segera bubar,” tandasnya. (Zainal)
